
BP2MI Apresiasi Dukungan Pelindungan PMI oleh Pemda Nunukan, Instansi Vertikal, dan TNI/POLRI
VOICEINDONESIA,NUNUKAN - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) beserta tim dari BP2MI Pusat, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kaltara, dalam rangka monitoring penanganan deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada Rabu (1/6).
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Setda Kab. Nunukan, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0911, Kapolres Nunukan, Satgas Pamtas Yon Armed 18/K, Kadisnakertrans Kab. Nunukan, Kepala Imigrasi, Bea Cukai, Kepala KSOP, dan Kepala KPPN.
Selain ramah tamah dan pembahasan deportasi PMI, pertemuan tersebut juga dilaksanakan pemberian plakat “Apresiasi BP2MI atas Dukungan Pelindungan PMI oleh Pemda Nunukan, Instansi Vertikal Pemerintah, dan TNI/POLRI”.
Kepala UPT BP2MI Wilayah Kaltara, Kombespol F. Jaya Ginting, menyatakan apresiasinya kepada Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, serta Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Brigjen Pol. Adeni Muhan Daeng Pabali; dan Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali, untuk menghadiri kegiatan diskusi dan pemberian penghargaan ini.
“Terima kasih kepada Bupati Laura, Direktur Muhan dan Inspektur, di tengah kesibukan masing-masing dapat turut hadir juga, untuk menyambut saudara kita, para PMI yang akan tiba besok di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dari Tawau Malaysia,” ujar Jaya Ginting.
Bupati Nunukan dalam penjelasannya tentang deportasi, menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Instansi Vertikal selalu kompak dengan BP2MI, terutama kepada UPT BP2MI Wilayah Kaltara.
“Tentunya ada banyak, bahkan ribuan PMI yang akan dideportasi. Sarana dan prasarana kami sangat terbatas, serta masih dalam situasi pandemi, maka pembagian kepulangan dilakukan. Kita terus berkomunikasi dengan pihak Konsulat Tawau, untuk menjamin kelancaran proses pemberangkatan PMI oleh Konsulat Tawau, dan penerimaan PMI oleh Nunukan,” tutur Bupati Laura.
Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali menyatakan bahwa, paparan dari Bupati Laura akan menjadi masukan-masukan untuk disampaikan kepada pimpinan pusat, maupun kementerian/lembaga yang terkait.
“Pemda maupun Instansi Vertikal diharapkan dapat tetap solid bersatu, dalam memperbaiki tata kelola penempatan maupun pelindungan PMI, khususnya di daerah Nunukan ini,” ujarnya. (*)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



