
Cegah PMI Ilegal, BIJB Sarankan Kemnaker dan BP2MI Buka Posko

VoiceIndonesia.co - Executive General Manager Bandara Internasional Jawa Barat Nuril Huda mempersilahkan instansi yang berkaitan dengan pencegahan pekerja migran ilegal untuk membuka posko.
Hal tersebut sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal.
Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan usai terjadinya kasus terkait 32 PMI diduga ilegal yang gagal diberangkatkan pada Minggu, 24 September 2023.
Selain Kemnaker, Nuril juga mempersilahkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga membuka posko.
Pasalnya, pihak bandara tidak memiliki kewenangan untuk mengecek apakah penumpang tersebut CPMI ilegal atau tidak.
"Yang kami cek benar tidak tiketnya tujuan Kuala Lumpur. Paspor mereka juga masih berlaku, sehingga tidak ada kewenangan untuk menolak," kata Nuril.
📖 Baca Juga ↗Cegah TPPO, Kemlu Bikin Film Pendek yang Terinspirasi dari Penipuan Online ScamDiketahui, pada kasus puluhan CPMI yang diduga ilegal tersebut memiliki dokumen lengkap untuk perjalanan ke Kuala Lumpur Malaysia sebelum akhirnya berangkat menuju Timur Tengah.
Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka, Arif Daryana, dua orang CPMI tersebut merupakan warga Majalengka.
"Informasi awal yang kami terima seperti itu," kata Arif, Rabu, 27 September 2023.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



