VOICEINDONESIA.CO, Banten – Lulusan Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dituntut langsung bekerja dan berpenghasilan, lalu kariernya terus dipantau. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menekankan keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Kepolisian Daerah (Polda) Banten.
“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya dalam keterangan di Banten, Jumat (20/11/2026).
Sebanyak 502 peserta mengikuti pelatihan Angkatan ke-7 dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan mencakup pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.
Pelaksanaan POLIRAN memakai mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Peserta lalu dilatih di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Program yang berawal dari Polda Banten itu kini dikembangkan secara nasional bersama pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. Di Banten, tingkat pengangguran mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024.
Suyudi menyebut keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan, sehingga pengangguran perlu mendapat perhatian bersama.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi.
Polri juga menyiapkan POLIRAN tematik bagi penyandang disabilitas, tenaga penagih utang (debt collector) agar memahami aturan termasuk jaminan fidusia, sektor perikanan di Kepulauan Riau khususnya Batam, serta sektor pariwisata di Bali.
Suyudi menyebut pengembangan POLIRAN adalah kerja bersama, bukan hanya program Polri.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.























