VOICEINDONESIA.CO, IKN - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) agar bisa menembus pasar kerja internasional dengan standar tinggi, termasuk kawasan Eropa.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, menyatakan peningkatan kualitas SDM para pekerja Indonesia sangat krusial agar para pekerja bisa memiliki alternatif tujuan kerja tidak hanya di wilayah Asia tapi juga bisa tembus ke wilayah Eropa.
“Kita harus seperti Filipina. Mereka ke Hong Kong, ke Taiwan, tapi target akhirnya adalah Eropa. Maka kita juga harus siapkan sistem pelatihan yang memungkinkan pekerja kita skill-up,” kata Karding disela Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan, Jumat (1/8/2025).
Baca Juga: KPK Garap Sistem E-Learning Anti Korupsi untuk 4,7 Juta ASN
KemenP2MI menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi, termasuk Universitas Terbuka, agar pekerja migran bisa tetap menempuh pendidikan secara daring sambil bekerja.
“Saya sedang menjaring kampus-kampus yang bisa kuliah online agar mereka bisa kuliah sambil kerja dan naik kelas,” ujar Karding.
Ia juga mengajak organisasi Diaspora Indonesia di berbagai negara untuk turut membantu calon pekerja migran dalam hal peningkatan keterampilan.
“Kalau mau lebih keren lagi, teman-teman Diaspora bantu fasilitasi skill-up mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Ini Penyebab Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mundur
Menteri Karding mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan pelatihan pekerja migran lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dengan bunga maksimal 6 persen. Dana ini diharapkan bisa digunakan untuk biaya pelatihan maupun pemberangkatan.
“Kami sedang menyusun cost structure pelatihan di negara-negara tujuan. Kalau ada perusahaan yang memungut biaya di luar struktur yang ditetapkan, akan kami tindak,” tegasnya.
Karding juga menyoroti masih adanya praktik ilegal jual beli sertifikat pelatihan di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa KemenP2MI akan membongkar dan memberantas praktik tersebut.
“Masih ada yang beli sertifikat, padahal tidak pernah ikut pelatihan. Begitu sampai negara tujuan, tak siap kerja karena tak punya skill. Ini sedang kami benahi, dan harus cepat,” tuturnya.
