
Kemenlu Dukung WNI Aktif di Organisasi Internasional

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (Pusat SK Multilateral) Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan kegiatan “Jaring Masukan Identifikasi Materi Diseminasi Peluang Karier WNI di Organisasi Internasional (OI)” pada Kamis, 31 Oktober 2024 di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Acara ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak WNI untuk berkarier di OI sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (Perpres KKOI) yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2023.
Keberadaan WNI di OI dapat memberikan manfaat, antara lain untuk mendapatkan akses informasi dan pengembangan jejaring internasional.
Baca Juga: Polda Sumut Tangkap Agen Berangkatkan PMI Ilegal
"WNI di OI juga dapat berperan dalam mempengaruhi agenda dan prioritas kerja sama sekaligus memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia," tulis laman Kementerian Luar Negeri RI, dikutip pada Rabu (6/11/2024).
Berkarier di OI juga dapat menjadi investasi berharga untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Kegiatan dibuka Plt. Kepala Pusat SK Multilateral, Vahd Nabyl A. Mulachela yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya partisipasi aktif WNI di kancah global sebagai bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045.
Acara ini diselenggarakan secara hybrid, menghadirkan narasumber yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Yohpy Ichsan Wardana; Co-Chair UN Human Resources Working Group, Astiti Sukatrilaksana; dan Head of Legal Program Prakerja Gabriel Mukuan, Dodik Ariyanto sebagai Head of Islamophobia Observatory di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi dan Zenathan Hasanuddin, ekonom di UN Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa, Swiss.
Kegiatan ini membahas informasi penting meningkatkan representasi WNI yang bekerja di PBB, lowongan informasi peluang karier, sejumlah mekanisme rekrutmen di Sistem PBB, mulai dari internship; volunteer; graduate programme; young professional programme; project personnel consultant; staff member; dan global talent pool.
Dengan sistem perekrutan yang kompetitif dan berskala global, pertemuan juga membahas tentang perlunya talenta muda Indonesia dipersiapkan sedari dini, dengan pelibatan perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi yang cukup untuk berkarier di OI.
Baca Juga: Menlu RI dan Menlu India Sepakat Perkuat Kerja Sama Pangan
Di samping mencari sebanyak-banyaknya pengalaman, lulusan perguruan tinggi yang ingin bekerja di OI juga perlu meningkatkan keterampilan melalui berbagai macam pelatihan.
Beberapa WNI saat ini menduduki posisi strategis di OI, antara lain Armida Alisjahbana, Executive Secretary UNESCAP; Salman Al Farisi, Secretary General IORA; Hasan Kleib, Deputy Director General WIPO; Nararya Soeprapto, Deputy Secretary General ASEAN; dan termasuk Retno L. P. Marsudi sebagai UN Secretary General Special Envoy on Water.
Kegiatan diikuti secara luring dan daring oleh akademisi dan mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional berbagai kampus di Jakarta seperti Universitas Al-Azhar Indonesia, Binus University, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Prof. Dr. Moestopo, UPN Veteran Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, dan Universitas Pelita Harapan.*
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



