KemenP2MI Dorong Pembentukan Pusat Pelatihan Vokasi, Ciptakan Daya Saing Pekerja Migran

VOICEINDONESIA. CO, Cirebon - Menteri Plindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Cirebon merupakan salah satu wilayah penyumbang terbanyak pekerja migran, sekitar 70 ribu penduduknya bekerja di luar negeri. 

Karding menyebutkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 11 ribu penduduk Cirebon berangkat sebagai pekerja migran. 

Menurutnya, potensi remitansi oleh pekerja migran ini sangat penting. Dari total 11 ribu pekerja migran asal Cirebon dan jika setiap orang mengirimkan Rp5 juta per bulan, maka pemasukan uang daerah per tahun dapat mencapai Rp600 miliar. 

"Tidak ada sektor lain yang bisa memasukkan uang sebanyak itu ke daerah. Maka kita perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara terencana dan terarah," tutur Menteri Karding saat meninjau pelatihan vokasi di Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (17/5/2025). 

Baca Juga: Menteri Karding Beberkan Sederet Negara Dengan Gaji Tinggi

Oleh karena itu, guna meningkatkan keterampilan serta daya saing tenaga kerja asal daerah. Karding mengusulkan, pemerintah Cirebon untuk membentuk pusat pelatihan vokasi khusus bagi calon pekerja migran yang dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan sepeerti Korea Selatan maupun Jepang. 

Karding menilai, jika pelatihan tersebut dikelola dengan baik dapat memeberikan dua keuntungan. Pertama, menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran, kedua, dapat menjadi pemasukan besar untuk daerah. 

Adapun pelatihan ini, Karding menambahkan bahwa akan menyediakan kurikulum khusus, mulai dari pelatihan profesional, pelatihan bahasa asing, hingga sertifikasi keahlian. 

“Kita buat ekosistem pelatihannya lengkap yang untuk pasar dalam negeri dilatih sendiri, yang untuk luar negeri dilatih dengan modul dari negara tujuan. Kalau perlu, pelatihnya pun kita ambil dari sana,” ujar Menteri Karding.

Baca Juga: Karding Desak Aparat Terapkan Pendekatan Adaptif Atasi Pmi Ilegal

Ia juga berpesan kepada pekerja migran untuk melakukan pemberangkatan secara prosedural. Karena menurutnya, 95 persen pekerja migran yang mengalami masalah umumnya adalah mereka yang berangkat melalu jalur ilegal. 

"Kita harus kerja sama dengan polisi, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk edukasi. Agar masyarakat tahu bahwa jalur resmi itu lebih aman dan mudah," katanya. 

Ia juga menegaskan bahwa para pihak yang terlibat praktik percaloan atas pemberangkatan kerja migran secara ilegal harus ditindak secara tegas. 

"Praktik calo ini merugikan dan membahayakan. Maka perlu tindakan tegas agar tidak terus berulang," pungkasnya.