Kisah Fredi Seprizal, Mantan Awak Kapal Perikanan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Berniat mengubah nasih, Fredi Seprizal justru menjadi korban saat menjadi awak kapal perikanan (AKP).

Menurut Fredi Seprizal yang sempat menjadi AKP, eskploitasi sudah terjadi sejak lama hingga saat ini.

“Eksploitasi di atas kapal. Kondisi ini terjadi 1998, 2001, 2018, 2019 saya juga mengalami hal sama pada 2003-2004,” kata Fredi saat konferensi pers laporan terbaru Greenpeace Indonesia dan SBMI, Netting Profits, Risking Lives: The Unresolved Human and Environmental Exploitation at Sea, di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Baca Juga: Temui 21 PMI Nonprosedural di Batam, Menteri Karding Minta Perkuat Pencegahan

Fredi mengungkapkan bahwa bekerja sebagai AKP sangat berisiko tinggi. Terlebih tidak adanya perlindungan keamanan saat bekerja.

“Banyak pekerja yang tidak mendapatkan pelindungan keamanan makanya pekerja rentan,” pungkasnya.

Berdasarkan pengalamannya Fredi menjelaskan bahwa AKP tidak memiliki waktu istirahat yang cukup dan bekerja selama 16 hingga 20 jam.

“Kapan bisa istirahat dan bekerja tergantung nahkoda di atas kapal,” ujar Fredi.

Baca Juga: Sambut Nataru, Imigrasi Surabaya Siagakan Ratusan Petugas di Bandara Juanda

Kini menjadi bagian pejuang di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Fredi juga prihatin jika ada AKP yang meninggal dan dibuang ke laut. 

Harapannya pada industi laut agar dapat diperbaiki tata kelola pelindungan dan penempatan awak kapal.

“Harapan tentunya keadaannya lebih baik karena beratnya kita tidak memberhentikan, kita memperbaiki, memperbaiki dari hulu, karena kebanyakan pekerja ini dari desa jangan sampai ditipu dan perusahaan yang menyalurkan pekerja migran. Dalih mereka sangat pintar. Mereka mendapatkan keuntungan tapi mereka tidak bertanggung jawab,” pungkas Fredi Seprizal.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Greenpeace Indonesia dan SBMI menyebutkan bahwa AKP migran Indonesia melaporkan beragam praktik kerja paksa menurut indikator kerja paksa Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), diantaranya penipuan 100 persen, penahanan dokumen identitas pribadi 100 persen, penyalahgunaan kerentanan 92 persen dan jeratan utang 92 persen.