DPR Desak Pemerintah Jamin Perlindungan Keselamatan Nelayan

VOICEINDONESIA.CO, Bantul – Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa ambisi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional di sektor kelautan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya jaminan perlindungan keselamatan jiwa yang konkret bagi para nelayan.

DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merombak struktur program prioritasnya agar tidak hanya mengejar target tonase produksi perikanan, melainkan juga menempatkan pemenuhan hak asuransi kerja dan fasilitas produksi bagi kaum nelayan serta pembudidaya sebagai pilar utama kebijakan.

Langkah pengawasan ketat ini digulirkan guna memastikan para pahlawan protein bangsa di berbagai daerah dapat melaut dengan tenang tanpa dibayangi kecemasan finansial akibat risiko kecelakaan kerja di perairan bebas.

Di samping perlindungan jiwa, parlemen juga menuntut efektivitas penyaluran bantuan sarana prasarana agar tidak lagi dilakukan secara setengah-setengah, yang selama ini kerap membuat program budidaya komoditas unggulan daerah menjadi mangkrak atau tidak optimal akibat minimnya peralatan pendukung di lapangan.

"Memfasilitasi ya kepada semua nelayan-nelayan untuk mendapatkan jaminan hidup dalam artian adalah asuransi. Nah, sudah diiyakan, karena swasembada pangan khususnya di bidang kelautan itu akan tercapai jika nelayan juga ada jaminan untuk keselamatan kerja," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, kepada Parlementaria usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama KKP mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026).

Ellen mengungkapkan bahwa dorongan pemberian premi asuransi ketenagakerjaan bagi nelayan tangkap tradisional telah mendapatkan lampu hijau dari jajaran eksekutif KKP untuk segera diintegrasikan ke dalam peta jalan swasembada.

Selain membedah urusan keselamatan melaut di sektor tangkap, politisi perempuan ini juga menyoroti carut-marut skema bantuan pemerintah pada sektor budidaya pesisir, salah satunya dalam tata kelola pengembangan komoditas rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra terbesar penghasil rumput laut nasional tersebut dinilai belum mampu mengeksploitasi potensi ekonominya secara maksimal karena para pembudidaya lokal dibiarkan bertarung tanpa modal peralatan yang komprehensif.

Evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa stimulus yang digelontorkan oleh KKP selama ini masih bersifat parsial dan hanya berfokus pada pembagian bibit tanaman semata, tanpa memedulikan ketersediaan infrastruktur pendukung operasional laut yang memadai.

"Kemarin yang dikasih cuman bibitnya aja, bibit rumput laut. Jadi saya bilang alangkah eloknya kalau pelampungnya, perahunya, pokoknya kelengkapan untuk nelayan budidaya rumput laut ini akan bisa diberikan oleh Kementerian KKP," kata Ellen.