Pemerintah Klaim 75,25% Lowongan Belum Diisi

VOICEINDONESIA.CO, Banjarmasin – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menilai momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia harus dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara yang saat ini mengalami kekurangan pekerja akibat fenomena penuaan penduduk atau aging population.

"Masih ada 234.094 peluang kerja atau sekitar 75,25 persen yang kosong dan menanti untuk diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten," kata Menteri P2MI Mukhtarudin, Selasa (23/6/2026).

Data Sistem Informasi Pasar Kerja (SIP2MI) per 21 Juni 2026 mencatat tersedia 311.073 peluang kerja luar negeri. Namun, hingga kini baru 76.979 posisi yang berhasil terisi.

Menurut Mukhtarudin, tantangan terbesar bukan lagi ketersediaan lapangan pekerjaan, melainkan kesiapan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis sekaligus kemampuan bahasa asing.

"Keterampilan teknis yang hebat tidak akan optimal tanpa penguasaan bahasa negara tujuan seperti bahasa Mandarin, Jepang, Korea, atau Inggris," ujarnya.

Pemerintah melihat Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pasar tenaga kerja global. Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dinilai memiliki modal kuat karena didukung 11 fakultas yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja internasional, mulai dari bidang kesehatan, teknik, pertanian, perikanan hingga ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ULM resmi mengoperasikan Migrant Center yang menjadi pusat layanan informasi karier internasional, peningkatan kompetensi, serta edukasi mengenai jalur migrasi yang aman dan legal.

Rektor ULM Prof. Ahmad Alim Bachri mengatakan kampusnya akan memperkuat kompetensi mahasiswa, khususnya dalam penguasaan bahasa asing yang menjadi syarat utama untuk memasuki pasar kerja global.

"Kami harus mempersiapkan SDM-SDM dari ULM, mahasiswa yang kami miliki sekarang ini yang 30-an ribu lebih itu, kalau bisa didorong untuk meningkatkan kompetensinya dan skill-nya di bidang bahasa," kata Ahmad Alim Bachri.

Selain kemampuan bahasa, pemerintah juga mengingatkan pentingnya literasi mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran. Mahasiswa diminta memanfaatkan platform resmi pemerintah untuk menghindari praktik perekrutan ilegal maupun penggunaan dokumen palsu.

"Anak Banua harus berani menjadi warga dunia tanpa kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia," tegas Mukhtarudin.

Melalui penguatan kompetensi dan akses informasi yang lebih luas, pemerintah berharap semakin banyak lulusan dari Kalimantan Selatan yang mampu menembus pasar kerja internasional secara aman, legal, dan profesional.