
Ini Syarat Perusahaan Jadi Mitra MagangHub 2026

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dirjen Binalavotas Kemnaker Darmawansyah menjelaskan persyaratan ini untuk memastikan perusahaan mitra memiliki legalitas yang jelas dan siap menjadi tempat belajar yang baik bagi peserta magang.
"Perusahaan yang ingin bergabung sebagai mitra penyelenggara perlu memastikan telah terdaftar dalam WLKP, memperbarui data perusahaan, serta memastikan seluruh informasi perusahaan aktif dan valid. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan," ujar Darmawansyah, Jumat (10/7/2026)
Pengecekan dan pembaruan data bisa dilakukan melalui laman wajiblapor.kemnaker.go.id sebelum mengajukan pendaftaran sebagai mitra. Data yang valid juga akan memudahkan proses seleksi dan administrasi agar pelaksanaan MagangHub berlangsung secara tertib dan transparan.
Kemnaker mengajak perusahaan dari berbagai sektor untuk berpartisipasi, dengan menjanjikan manfaat tidak hanya bagi peserta magang tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri.
"Melalui MagangHub, perusahaan tidak hanya berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga memiliki kesempatan menjaring talenta muda yang sesuai dengan kebutuhan industrinya," kata Darmawansyah.
Pendaftaran peserta batch pertama MagangHub 2026 akan dibuka pada 15 Juli mendatang dengan kuota 50 ribu orang, dari total target 150 ribu peserta sepanjang tahun yang dibagi tiga batch.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.


