
Menaker: Balai K3 Harus Jadi Pusat Pengelolaan K3

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Yassierli menyoroti penerapan Sistem Manajemen K3 di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif semata, bukan pada pencegahan risiko nyata.
"Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja," kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Yassierli menegaskan tantangan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi melainkan memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui langkah pencegahan yang efektif.
"Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahaya dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja," ujarnya.
Yassierli juga mendorong pergeseran orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan dan mitigasi risiko. Penilaian keberhasilan K3 tidak lagi bertumpu pada jumlah layanan atau sertifikasi tetapi pada kemampuan mengurangi risiko dan menekan angka kecelakaan kerja.
"Kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi," tegasnya.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



