Menaker Harap IPPNU Turut Majukan SDM di Era Digital

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, berharap Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki perhatian yang sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memajukan kualitas SDM di era digital.

"Saya harap IPPNU sebagai organisasi pelajar putri juga memiliki concern yang sama untuk terus memajukan kualitas SDM di era digital. Ini karena Indonesia masih memiliki tantangan besar di bidang kualitas SDM," kata Menaker saat mengadiri Tasyakuran Puncak Harlah IPPNU dan Kick Off Student Corner di Jakarta, Minggu (6/3/2022).

Menaker memaparkan, data BPS per Agustus 2021, sebanyak 55 persen dari penduduk yang bekerja berpendidikan SMP ke bawah (rendah).

Menurutnya, hal tersebut menggambarkan kualitas sebagian besar pekerja Indonesia masih relatif rendah yang tentu saja berdampak terhadap produktivitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia yang masih terbatas.

Lebih lanjut ia mengatakan, bagi kaum perempuan, tantangan terkait pendidikan dan kompetensi yang dihadapi juga lebih besar. Data menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah) lebih besar dibandingkan laki-laki, sedangkan untuk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK), persentase perempuan justru lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Sementara itu, dari total 55,5 juta angkatan kerja perempuan, sekitar 16,34 % memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan dari total 84,3 juta angkatan kerja laki-laki, hanya 10,81 % yang memiliki pendidikan tinggi.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bekal pendidikan tinggi mampu mendorong perempuan usia kerja untuk masuk ke pasar kerja.

"Artinya pendidikan berperan penting sebagai pembuka pintu perempuan untuk mampu berdaya dan berkarya terutama di era digital ini," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing digital. "Ketertinggalan itu mulai dari masih terbatasnya masyarakat dengan skill digital yang mumpuni, hingga masih banyaknya pendidikan yang tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja saat ini," ujarnya. (*)