Menaker ingin Social Security Summit buat strategi perkuat jamsostek

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Social Security Summit 2024 yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dapat menghasilkan strategi yang mengoptimalkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Membuka kegiatan Social Security Summit 2024 di Jakarta Selatan, Selasa, Menaker Yassierli mengatakan dirinya mendukung penuh dan mengapresiasi kegiatan ajang diskusi terkait jaminan sosial masyarakat ini dan juga berharap diskusi itu dapat melahirkan strategi terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.

"Semoga hasil diskusi nanti benar-benar keluar dengan suatu strategi dan solusi dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunggu, kira-kira terkait dengan kami regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa, dan strategi seperti apa, yang harus kami tempuh," kata Menaker Yassierli.

Menaker melihat saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat. Selanjutnya diharapkan dapat memperluas keanggotaan hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.

Ia juga menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas, termasuk perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih preventif yang terkait dengan jaminan ketenagakerjaan.

Baca Juga : Menaker lepas 750 peserta magang ke Jepang untuk tingkatkan kompetensi

"BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya," tutur Menaker.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan Social Security Summit 2024 ini bertujuan menjadi ajang diskusi demi menghadirkan solusi inovatif dan kolaborasi, dalam menghadapi tantangan soal jaminan sosial di masyarakat Indonesia.

"Diskusi ini diharapkan mampu mengidentifikasi langkah-langkah konkret, untuk menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang terus berubah, dan melahirkan kebijakan yang dapat memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan demi menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," kata Anggoro.

Anggoro menjelaskan saat ini Indonesia tengah dihadapi tiga tantangan demi mencapai misi Indonesia Emas 2045. Mulai dari bagaimana bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), bagaimana memanfaatkan bonus demografi, hingga upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

"Ini menjadi ajang diskusi yang menghadirkan solusi inovatif dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan Indonesia saat ini, khususnya keterkaitan antara peran jaminan sosial dengan tantangan middle income trap dan pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama," katanya.

Menurutnya, setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial agar dapat hidup sejahtera, termasuk bagi para pekerja informal. Hal ini selaras dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam kontribusinya untuk pembangunan nasional.

"Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan dapat mewujudkan Universal Coverage 99,5 persen perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di tahun 2045, yang tentu saja sesuai dengan RPJPN dalam perwujudan visi Indonesia emas 2045," ujarnya. *