
Menaker: Kondisi ketenagakerjaan Secara Umum Membaik

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia secara umum terus membaik.
Saat menyampaikan sambutan dalam acara Naker Award 2023 di Jakarta, Jumat, dia mengatakan bahwa jumlah penduduk bekerja semakin bertambah dan angka pengangguran cenderung menurun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 sebanyak 139,85 juta orang atau 94,68 persen dari total 147,71 juta angkatan kerja di Indonesia telah terserap pasar kerja.
Baca Juga : Kemnaker Kerja Sama dengan Pemerintah Austria Tuk Penempatan PMI
Dari 139,85 juta orang yang terserap pasar kerja, ada 96,39 juta orang yang bekerja penuh waktu, 34,12 juta orang yang bekerja paruh waktu, dan 9,34 juta orang setengah pengangguran atau bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan.
Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2023 tercatat berkurang 580 ribu orang atau 0,54 persen menjadi 7,86 juta orang dari 8,24 juta orang pada Agustus 2022.
"Ini tentunya bukanlah hasil kerja Kemnaker saja, melainkan kita semua, seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) pembangunan ketenagakerjaan. Kita semua adalah satu kesatuan ekosistem pembangunan ketenagakerjaan," kata Menaker.
Dia mengemukakan bahwa upaya pemulihan kondisi ketenagakerjaan setelah pandemi COVID-19 tidak mudah.
Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan perusahaan yang berkontribusi pada upaya pemulihan kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri.
"Penghargaan ini tidak lain untuk meningkatkan motivasi kita semua untuk berperan dengan lebih maksimal lagi di dalam pembangunan ketenagakerjaan," kata Ida.
Dalam Naker Award 2023, ia mengatakan, penghargaan indeks pembangunan ketenagakerjaan diberikan kepada gubernur yang dinilai berhasil memajukan pembangunan bidang ketenagakerjaan di daerahnya.
Baca Juga : Kemnaker hadiri pertemuan tahunan jaringan K3 G20 2023 di Sydney
Selanjutnya, ada penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) bagi perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan membangun kesadaran sosial untuk menerapkan pengupahan yang adil dan berdaya saing melalui struktur dan skala upah.
Pemerintah juga memberikan penghargaan Pengukuran Produktivitas kepada perusahaan yang menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan konsep produktivitas dan kualitas dalam kehidupan usahanya, baik secara umum maupun secara khusus, di bidang produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, serta penerapan dan penguasaan teknologi.
Di samping itu, ada penghargaan Perusahaan Terbaik bagi perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan dan mengembangkan bisnis di Indonesia sekaligus berkontribusi pada pembangunan ketenagakerjaan nasional.
Ida mengemukakan bahwa ajang penghargaan diharapkan dapat membangun kesadaran dan tindakan kolektif para pemangku kepentingan pembangunan bidang ketenagakerjaan.
Kolaborasi, sinergi, dan kepercayaan yang terbangun, menurut dia, akan mengakselerasi pencapaian target pembangunan ketenagakerjaan dan menjadi modalitas penting dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan ke depan.
"Kolaborasi, sinergi, dan kepercayaan ini adalah kunci untuk melalui masa-masa perubahan, masa-masa yang penuh dinamika, dan masa-masa yang penuh ketidakpastian," demikian Ida Fauziyah. (*)
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



