
Menlu Retno bahas kerja sama RI-Kamboja dalam pertemuan JCBC ke-5

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas tentang kerja sama Indonesia bersama Kamboja dalam berbagai bidang dengan Wakil Perdana Menteri dan Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea dalam agenda Komisi Gabungan untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) RI-Kamboja kelima.
Dalam pertemuan yang digelar di Phnom Penh tersebut, delegasi Indonesia dan Kamboja membahas kerja sama politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya dan pariwisata, serta isu kawasan dan global.
“Terkait kemitraan di bidang pertahanan, Kamboja menyampaikan ketertarikan untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan,” ucap Retno, sebagaimana pernyataan Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, Retno mengundang Kamboja mengunjungi industri pertahanan Indonesia, seperti PT PINDAD dan PTDI, serta berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum pada November mendatang.
Baca Juga : Kemenlu evakuasi 926 WNI dari wilayah Sudan
Indonesia juga menyambut baik kunjungan KRI Bima Suci ke Pelabuhan Sihanoukville pada 16-19 Agustus lalu, yang menjadi simbol eratnya hubungan Angkatan Laut kedua negara, ujarnya.
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi isu kedua yang dibahas dalam pertemuan JCBC ke-5. Menlu RI menggarisbawahi pentingnya menangani persoalan tersebut karena KBRI Phnom Penh menangani 842 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI sejauh ini.
“Untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif dalam pertemuan tersebut,” kata Retno. dikutip dari ANTARA
Menlu RI mengapresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai perdagangan kedua negara yang mencapai hampir 1 miliar dolar AS (Rp15,41 triliun) tahun lalu. Hal tersebut, ucapnya, merupakan landasan yang kuat untuk menguatkan kerja sama ekonomi.
Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama ketahanan pangan dan investasi serta ketertarikan dan kesiapan sejumlah perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Ia pun meminta dukungan dan fasilitas dari pemerintah Kamboja.
“Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi Pameran Produk dan Jasa ‘Sousdey Indonesia’ bulan September depan yang akan diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh,” kata Retno.
Menlu juga mendorong finalisasi nota kesepahaman terkait kerja sama kebudayaan yang akan memperkuat kolaborasi pelestarian warisan budaya dan kerja sama museum dan arkeologi, serta mendorong studi kelayakan gabungan untuk menjajaki jalur pelayaran dan penerbangan langsung.
Selain itu, Retno menyampaikan bahwa Indonesia dan Kamboja memiliki keprihatinan yang sama terkait persoalan konflik di Myanmar. Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan bantuan kemanusiaan dan mendorong penerapan Konsensus Lima Poin.
“Terkait Palestina, saya sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia yang meminta agar gencatan senjata permanen dapat segera tercapai, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan, dan solusi dua negara dapat terwujud,” ujarnya. *
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



