
Menteri PPMI: PMI harus terlindungi saat bekerja di luar negeri

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengatakan PMI harus mendapat perlindungan dari negara saat bekerja di luar negeri, oleh karena itu harus tercatat dan penempatan harus melalui jalur resmi.
"Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran salah satunya yakni untuk mencegah peristiwa pidana, oleh sebab itu pekerja yang ingin bekerja di luar negeri harus syarat dan ketentuan melalui jalur resmi pemerintah," katanya dalam kegiatan sosialisasi penempatan dan pelindungan PMI di Kota Palu, Senin.
Ia menyebutkan tujuan pelindungan dan penempatan PMI, selain memberikan perlindungan aspek hukum, juga penguatan kapasitas bagi calon PMI, termasuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, menjamin hak-hak dasar PMI, menjamin kesetaraan perlakuan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, menciptakan kerangka kerja yang baik untuk penyelenggaraan layanan penempatan.
Baca Juga : Perkuat Pelindungan PMI, Menteri PPMI Tegaskan Pentingnya Skill dan Mental yang Kuat
"Kemudian mendorong praktik penempatan yang aman, adil dan efektif, mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), bagian-bagian ini yang harus diketahui PMI sebelum penempatan kerja," katanya.
Guna menunjang perlindungan terhadap PMI, pihaknya juga memastikan lembaga pelatih kerja (LPK) atau perusahaan mematuhi peraturan pembinaan PMI dan memberi pelatihan yang tepat kepada mereka.
Dia mengatakan PMI salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi.
Melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri, remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.
"Tugas kami adalah menyediakan pelatihan dan memastikan PMI terdaftar sebelum penempatan. Oleh sebab itu edukasi pelindungan dan penempatan kerja kepada masyarakat penting dilakukan guna mencegah pengiriman pekerja melalui jalur ilegal," ujarnya. *
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



