
Migrant CARE Heran dengan Kementerian P2MI, Wahyu Susilo : Menjadi rezim yang rakus pada keringat dan remitansi

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding soal target penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hingga 425 ribu PMI di tahun 2025 Menuai Kritik Pedas.
Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo dibuat heran dengan pernyataan menteri Karding yang menargetkan penempatan PMI 2025 pada angka 425 ribu pekerja dengan asumsi menyumbang devisa negara mencapai 300 triliun lebih.
Baca Juga : Tak Diberi Pelatihan Sebelum Berangkat, PMI Ini Dipecat Pabrik di Taiwan
"Mengapa tata kelola pekerja migran mundur ke belakang menjadi rezim yang rakus pada keringat dan remitansi pekerja migran?, " tanya Wahyu Susilo menanggapi pemberitaan terkait target tersebut mealui akun resmi Instagram @wahyususilo yang di posting pada Selasa (7/1/2025)
Baca Juga : Menteri Karding Sampaikan Strategi Presiden Prabowo untuk CPMI
Komentar miring di beberapa laman resmi pemberitaan terkait dengan target penerimaan devisa dari pekerja migran menteri P2MI juga datang dari publik yang menganggap target pekerja migran sebagai sumber pendapatan devisa tidak selaras dengan pelindungan PMI yang didapat dari negara.
"Duh kok malah jadi target" ujar salah satu netizen dengan akun Instagram @nining_e.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



