Pemerintah Siapkan Evakuasi Gelombang Kedua WNI dari Yaman

VOICEINDONESIA.CO, Tangerang - Pemerintah Indonesia menyiapkan evakuasi gelombang kedua untuk 18 warga negara Indonesia (WNI) dari Yaman setelah berhasil memulangkan 10 WNI pada gelombang pertama.

Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan, pihaknya akan mengevakuasi 18 orang WNI dari Yaman dalam waktu dekat ini setelah negara setempat menyelesaikan proses keimigrasian.

"Pemerintah RI saat ini juga berencana memfasilitasi evakuasi gelombang kedua. Hingga saat ini sebanyak 18 WNI telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses evakuasi gelombang kedua tersebut yang mayoritas merupakan perempuan, anak dan lansia," jelasnya di Tangerang, Kamis (22/5/2025).

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 14 WNI dalam gelombang pertama pada tanggal 17-18 Mei 2025. Sepuluh orang diantaranya memilih kembali ke tanah air, sementara empat WNI lainnya memilih tinggal di Yaman Utara, tepatnya Tarim.

Pemerintah menjalankan evakuasi gelombang pertama melalui jalur darat dari Yaman Wilayah Utara menuju Rumah Pelindungan KBRI Muscat di Kota Tarim, Yaman Wilayah Selatan, selama 35 jam perjalanan darat.

Para WNI kemudian melanjutkan perjalanan ke Salalah, Oman, pada Rabu (21/5/2025) dan pemerintah menerbangkan mereka menuju Jakarta.

KBRI Muscat telah menetapkan status Siaga I untuk wilayah Yaman Utara yang meliputi wilayah Hudaidah, Sana'a, Dhamar, Taizz, dan Turbah, menyikapi situasi keamanan di Yaman Wilayah Utara.

"Beberapa langkah pelindungan telah diambil pemerintah, antara lain koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait, pembaruan data WNI di wilayah Yaman, pemutakhiran rencana kontingensi termasuk rute evakuasi, serta koordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk menjamin safe corridor pergerakan WNI ke wilayah yang lebih aman," paparnya.

Judha mengimbau kepada WNI yang hendak menjalani atau yang berada di Yaman agar tetap waspada, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Muscat.