SBMI Sebut Moratorium Pengiriman PMI ke Timur Tengah Tidak Efektif

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Haryanto Suwarno mengatakan kebijakan penghentian penenpatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah yang dilakukan pemerintah sejak 2015 tidak efektif untuk menghentikan berbagai persoalan PMI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi publik terkait moratorium penempatan dan upaya pelindungan PMI yang diselenggarakan old.voiceindonesia.co pada Jumat, 07 Maret 2025 di Jakarta.

"Mengawasi perusahaan penempatan, mengawasi siapapun yang menempatkan uprosedural itu yang lebih baik dari pada kemudian mencegah dan menangani masalah di Arab Saudi," jelas Hariyanto ketua umum SBMI.

Menurut Hariyanto pemerintah perlu menyiapkan kebijakan strategis dan tata Kelola yang baik dan tidak mempermasalahkan dibuka atau ditutupnya penempatan karena faktanya pengiriman PMI ke beberapa negara Timur Tengah hingga saat ini tetap jalan.

Baca Juga : Migrant Watch Beri Catatan Revisi Undang-Undang Pelindungan PMI

"Maka yang dilakukan adalah karena ini negara harus memfasilitasi orang yang berangkat dengan aman, maka yang harus dibangun adalah tata kelolanya," Tegas Hariyanto.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama ketua umum asosiasi perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (aspataki) Saiful Masud mendorong pemerintah segera mencabut moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah untuk menghindari PMI berangkat secara ilegal.

"Yang semula ingin ke Saudi itu, kemudian mereka tidak bisa, mereka akan berangkat ilegal, sebagian lagi mereka ke Taiwan dan HongKong padahal hatinya dia tidak cocok dengan bekerja di Taiwan dan Hongkong," ungkap Saiful

Saiful juga tidak menampik bahwa peminat pekerja Indonesia ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi sangat tinggi sehingga memiliki potensi untuk menjadi tujuan utama bagi warga Indonesia yang akan berkarir di luar negeri.

"Saya yakin Timur Tengah lebih tinggi dari pada Taiwan dan Hongkong. Dan harapan kami kalau nanti dibuka, rangking penempatan tidak lagi Taiwan dan HongKong," tambahnya.