
Sulawesi Utara Jadi Urutan Kedua Potensi RawanTPPO
VoiceIndonesia.co, Manado - Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandaow mengatakan provinsi ujung utara Sulawesi berada di urutan nomor dua yang rawan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Steven Kandouw menjelaskan bahwa data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara ada 76 orang terkena kasus TPPO bahkan satu orang lagi tidak bernyawa.
"Yang punya masalah TPPO di sektor judi online, secara khusus di segitiga emas Kamboja, Myanmar dan Laos," kata Kandouw, dilansir dari ANTARA, Kamis, 5 Oktober 2023.
Wakil Gubenur itu memberikan apresiasi pada Dinas P3AD Sulut dan Kemenko Polhukam RI yang mengatakan bahwa masalah TPPO kebanyakan adalah kaum perempuan yang menjadi korban.
📖 Baca Juga ↗Teten Masduki Ungkap Syarat yang Harus Dipatuhi Jika TikTok Shop Mau Buka Lagi"Mereka di eksploitasi, biasanya di daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti di Papua, Maluku dan sebagian kecil di Pulau Jawa," jelasnya.
Menurut Wagub, TPPO secara khusus di sektor judi online sangat merugikan anak bangsa di Sulawesi Utara.
Ia juga sangat menyayangkan bahwa korban dari praktek tersebut berlatar belakang pendidikan dan mapan.
"Kalau pola yang dulu adalah kaum perempuan karena memang orang susah dari keluarga miskin. Tapi sekarang anomali yang sangat terasa adalah dari keluarga berada punya latar belakang pendidikan dan mapan," ungkapnya.
Ia menceritakan bahwa ada seorang notaris yang menunggu penempatan. Lalu ditawari gaji Rp50 juta, terpemgaruh dan menjadi korban.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



