
Ternyata Satgas PHK Ide KSPI, Kini Didukung Penuh Partai Buruh untuk Lawan Ancaman PHK Massal

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan usulan itu lahir dari kekhawatiran nyata atas ancaman PHK massal yang mengintai akibat perjanjian perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat serta dampak konflik global di Timur Tengah.
"Sebenarnya Satgas PHK itu usulan KSPI yang menghadiri sarasehan perekonomian tahun lalu, untuk antisipasi ancaman PHK akibat perjanjian perdagangan dengan Amerika. Terus sekarang dalam kondisi perang, juga ancaman PHK di depan mata juga," ungkap Iqbal dilansir ANTARA di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Satgas ini dirancang bukan sekadar lembaga pemantau. Iqbal menjabarkan satgas memiliki kewenangan luas, mulai dari mengusulkan regulasi pendongkrak daya beli masyarakat, memfasilitasi kemudahan kredit bagi perusahaan terdampak melalui Bank Himbara, hingga menjadi jembatan penyaluran pekerja terdampak PHK ke lapangan kerja di daerah lain.
Iqbal menyebut Presiden Prabowo punya niat baik memangkas birokrasi berbelit yang selama ini menghambat penyelesaian masalah PHK.
"Presiden punya good faith, yaitu itikad baik, untuk memangkas birokrasi ini agar persoalan PHK dan dampaknya bisa diselesaikan bersama-sama, maka dibentuk usulan itu," pungkas Iqbal.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



