Jaga Stabilitas Harga, Gerakan Pangan Murah Bakal Terus Digencarkan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) harus terus digencarkan bersama pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.

Langkah ini tetap dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen, meskipun inflasi beras berhasil terjaga dengan stabil dalam dua tahun terakhir.

Amran menyampaikan apresiasinya atas dukungan berbagai pihak yang membuat komoditas utama ini tidak lagi bergejolak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras secara bulanan terus melandai setelah sempat menyentuh angka 3,59 persen pada Mei 2024.

Inflasi beras sempat berfluktuasi pada Juli 2025 di angka 1,35 persen, dan yang terbaru pada Mei 2026 berada di level yang sangat rendah, yakni 0,38 persen.

"Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Guna memastikan tren positif ini berlanjut, Amran meminta seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan pasar murah. Program ini tidak hanya difokuskan untuk mengendalikan harga beras, tetapi juga diharapkan dapat mendongkrak harga telur dan daging ayam di tingkat peternak yang saat ini dinilai terlalu rendah.

Melalui sinergi dengan Bulog dan ID Food, pemerintah berharap pasar murah dapat bertindak sebagai penyerap (offtaker) hasil peternakan masyarakat.

"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membenarkan bahwa komoditas beras saat ini sudah keluar dari daftar penyumbang utama inflasi nasional secara bulanan (month to month).

Hal ini menjadi capaian penting mengingat beras biasanya menjadi perhatian utama pemerintah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang paling sensitif terhadap inflasi.

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.

Meski demikian, Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada karena Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara mingguan masih bergerak dinamis.

Hingga minggu kedua Juni 2026, BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di 116 kabupaten/kota, sementara 50 kabupaten/kota lainnya justru mengalami penurunan.

Di sisi lain, lonjakan harga yang lebih tinggi saat ini justru terjadi pada komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.

Program GPM yang dikoordinasikan oleh Bapanas sendiri tercatat telah terlaksana sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota sejak Januari hingga awal Juni tahun ini.

Pemerintah memastikan gerakan ini akan terus berjalan tanpa jeda demi menjaga daya beli masyarakat di hilir tanpa mengorbankan kesejahteraan di sisi hulu.

Kondisi inflasi beras yang rendah ini dipastikan tidak mengimpit kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum pada Mei 2026 justru mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di angka 127,73.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi pada Mei 2026 juga bergerak positif ke angka 147,97, yang sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.