Pemerintah Klaim Tidak Ada Pakta Pertahanan dengan Australia

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan traktat keamanan bersama antara Indonesia dan Australia bukan merupakan pakta pertahanan maupun aliansi militer. Perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini hanya membentuk forum konsultasi berkala di bidang keamanan. Sugiono menjelaskan tidak ada komitmen yang mengharuskan satu negara menganggap ancaman terhadap negara lain sebagai ancaman bersama. Forum ini hanya menjadi wadah diskusi teratur untuk membahas dinamika keamanan regional dan global, dengan tetap berlandaskan hukum internasional. Traktat yang ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026) ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang dicapai saat kunjungan Presiden Prabowo ke Sydney pada November tahun lalu. Kedua negara sepakat membangun mekanisme rutin terkait isu-isu keamanan yang mempengaruhi kepentingan kedua negara. "Ini bukan merupakan pakta, ini bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara dipersepsikan sebagai bahaya juga bagi negara yang lain," papar Sugiono usai penandatanganan traktat. Menlu menambahkan model kerja sama ini memiliki kesamaan pendekatan dengan Lombok Treaty di tahun 1995, yang menjadi dasar hubungan keamanan Indonesia dan Australia sejak lama. Forum konsultasi ini dirancang untuk membahas masalah seputar keamanan kedua belah pihak. "Hal ini juga disepakati bahwa ada satu forum yang sifatnya teratur dilakukan untuk membahas masalah-masalah seputar keamanan kedua belah pihak," ujarnya. Baca Juga : Demi Bayar Utang, Cadangan Devisa Tergerus US$1,9 Miliar Sugiono menegaskan forum akan berlandaskan hukum-hukum internasional yang berlaku dan penghormatan masing-masing pihak terhadap integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Melalui forum ini, kedua negara dapat saling bertukar pandangan mengenai situasi keamanan aktual. Ia menambahkan stabilitas kawasan menjadi faktor penting bagi Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional, terutama menjaga kedaulatan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum konsultasi diharapkan dapat membahas tantangan regional dan global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menggugat Negara: PMI Bukan Objek, Selamatkan Nyawa dari Jerat Perdagangan Manusia Baca Berita Lainnya di Google News