Aktivitas penyediaan makanan bergizi dalam program MBG sebagai bagian dari percepatan pembangunan dapur pelayanan gizi di berbagai daerah 3T di Indonesia.
VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menyisir berbagai persoalan operasional dan memastikan program strategis ini berjalan bersih tanpa penyelewengan.
Usulan pembentukan wadah investigasi internal parlemen ini disampaikan Lucy seusai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Langkah ini dipandang mendesak agar tata kelola program bernilai fantastis tersebut memiliki landasan evaluasi yang objektif berdasarkan fakta lapangan yang akurat.
Lucy memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai temuan serta masukan kritis yang disodorkan oleh Koalisi MBG Watch sebagai bentuk kepedulian publik dalam mengawal program prioritas nasional.
Ia menegaskan bahwa meskipun program pemenuhan gizi ini memiliki misi sosial yang mulia, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara target regulasi dan pelaksanaan riil, mulai dari kebocoran distribusi hingga data penerima yang tidak akurat.
"Program MBG ini memang program yang sangat mulia. Semua pasti mendukung programnya. Namun dalam perjalanannya memang banyak terjadi pelanggaran di sistem, tata kelola, lalu sasaran penerima manfaatnya juga tidak tepat," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi senior dari Fraksi Partai Demokrat ini juga membidik isu krusial terkait standar mutu dan jaminan keamanan makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.
Lucy mempertanyakan sejauh mana dampak nyata dari pembagian makanan gratis ini terhadap penurunan angka tengkes (stunting) nasional secara presisi, mengingat hingga saat ini belum ada indikator performa utama (KPI) yang terukur dengan matang untuk mengukur keberhasilan program tersebut.
"Banyak juga persoalan terkait pangan yang belum menjamin keamanannya. Lalu kemudian efektivitas penurunan stunting setelah menerima Makan Bergizi Gratis ini juga belum jelas. Belum ada mitigasi risiko menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Seluruh tumpukan berkas laporan dan rekomendasi dari koalisi masyarakat sipil tersebut dipastikan akan dibawa oleh Komisi IX DPR RI sebagai amunisi evaluasi dalam rapat kerja resmi berikutnya bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Lembaga legislatif berkomitmen untuk mendesak BGN agar segera merombak skema operasional dan memperketat pengawasan kualitas katering di tingkat daerah agar tidak merugikan kesehatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.
Melalui kehadiran Panja Tata Kelola MBG ini, Lucy berharap DPR RI dapat menyajikan potret evaluasi yang jernih dan bebas dari kepentingan politik pragmatis demi membantu Presiden melakukan perbaikan tata kelola.
"Saya mengusulkan untuk membentuk Panja Tata Kelola agar diperoleh fakta yang akurat dan jernih tanpa kepentingan tertentu. Panja ini diharapkan dapat membantu Bapak Presiden melakukan refleksi dan menyusun roadmap Program Makan Bergizi Gratis," pungkas Lucy. (af)
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
