BGN Diminta Tata Ulang Skema Insentif Bagi Mitra

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merombak total skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi sosial.

Usulan mendasar ini disampaikan Gamal di tengah jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Langkah reformasi skema ini dinilai sangat krusial guna mengembalikan program prioritas nasional tersebut pada khitah dan tujuan utamanya, yaitu mendongkrak kualitas kesehatan anak bangsa, bukan justru menjadi ladang bisnis baru yang memburu keuntungan komersial sepihak.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif, Gamal mengusulkan agar BGN melakukan dekomersialisasi program secara masif dengan cara menata ulang skema insentif bagi para mitra penyelenggara di daerah.

Anggaran negara yang dialokasikan sebaiknya tidak diformulasikan untuk memberi ruang margin keuntungan bagi para pemodal, melainkan dialihkan seluruhnya demi menjamin mutu serta kandungan gizi makanan yang disajikan.

Sebagai solusinya, politisi dari Fraksi PKS ini mendorong pemerintah agar memperluas kemitraan dengan jaringan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga sosial keagamaan yang dinilai memiliki integritas tinggi dan bergerak tulus dengan napas pelayanan publik.

"Dengan menghilangkan motif keuntungan, rasionalisasi insentif, refocus pada gizi, membuka opsi skema dapur tanpa insentif, serta mengubah insentif menjadi bantuan operasional layanan, maka membuka SPPG bukan lagi mencari untung, tetapi mendukung program pemerintah dengan semangat gotong royong," tegas Gamal.

Desakan perubahan skema operasional ini disuarakan Gamal karena ia melihat realitas pelaksanaan program MBG di lapangan saat ini masih kental dengan atmosfer investasi industri ketimbang gerakan kemanusiaan.

Hal tersebut tercermin sangat jelas dari reaksi publik yang timbul ketika beberapa unit dapur produksi MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami moratorium atau pembekuan aktivitas sementara waktu akibat evaluasi berkala dari pemerintah.

"Ketika dapur MBG di-moratorium, di-suspend, kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak-anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG," ujarnya.

Bagi Gamal, fenomena protes massal dari kalangan pemilik modal ini menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa program pemenuhan gizi nasional ini telah bergeser menjadi komoditas ekonomi yang dinikmati kelompok tertentu.

Ia mengingatkan semua pemangku kebijakan bahwa program strategis ini dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN, sehingga diskusinya harus didominasi oleh isu tumbuh kembang anak-anak penerima manfaat, bukan membahas kalkulasi balik modal atau besaran bagi hasil para kontraktor penyedia jasa makanan.

"Kenyataan ini menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented ketimbang aspek sosial atau social oriented. Ketika investasi dapur dan margin keuntungan SPPG lebih sering dibahas ketimbang misi kemanusiaan, ini setidaknya menjadi perenungan kita bersama," katanya.

Di akhir penjelasannya, Gamal optimis bahwa transisi ke skema nirlaba berbasis gotong royong ini tidak hanya akan menyehatkan fisik para siswa sekolah, tetapi juga menyehatkan postur anggaran pertahanan pangan negara.

Melalui pemangkasan porsi keuntungan komersial, sisa anggaran belanja yang berhasil dihemat dipastikan dapat dialokasikan kembali untuk meningkatkan variasi serta kalori menu makanan gratis, sekaligus melakukan penyaringan alami terhadap pihak-pihak yang murni ingin berdedikasi bagi kemajuan bangsa.

"Mitra yang berorientasi mencari untung akan mundur secara sukarela, membuka ruang bagi para pejuang sosial yang tulus. Lebih jauh dari itu, pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang kemudian dikembalikan untuk meningkatkan kualitas gizi makanan anak-anak bangsa," pungkas Gamal.