
DPR Minta Pertamina Tindak Tegas Penyelundupan BBM Subsidi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi kebutuhan harian masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengimbau keras agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu kelangkaan dan menghentikan aksi borong (panic buying) yang justru berpotensi memperpanjang antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kepastian ini disampaikan Bambang seusai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta jajaran General Manager Marketing Operation Region (MOR) I–VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Bambang memaparkan bahwa berdasarkan data teknis dan pemetaan riil yang disodorkan oleh Pertamina Patra Niaga, ketahanan stok berbagai jenis BBM di seluruh terminal pengisian dan depot nasional berada pada level yang sangat memadai.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan melakukan pembelian BBM secara wajar sesuai dengan kebutuhan operasional sehari-hari.
"Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi," ujar Bambang.
Selain memberikan garansi keamanan pasokan, Komisi XII DPR RI juga membawa kabar baik mengenai kestabilan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, yang dipastikan tidak akan mengalami kenaikan tarif hingga berakhirnya tahun fiskal 2026.
DPR berjanji akan terus mengawal komitmen anggaran tersebut agar hak-hak masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan energi terjangkau tetap terlindungi dengan baik dari fluktuasi pasar global.
"BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya," tegas Bambang.
Kendati pasokan diklaim aman, parlemen tetap menaruh perhatian serius terhadap fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Dari hasil koordinasi rapat, kondisi tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yakni melonjaknya migrasi konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi kuat praktik lancung penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum spekulan untuk dijual kembali ke pihak industri yang tidak berhak.
Untuk mengatasi sumbatan layanan ini, DPR mendesak Pertamina Patra Niaga segera menambah armada mobil tangki pengirim, memperpanjang jam operasional SPBU hingga larut malam, serta mempercepat distribusi langsung dari depot ke dispenser SPBU agar ritme pelayanan kembali normal.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengonfirmasi bahwa penyaluran BBM bersubsidi berupa Pertalite, Biosolar, maupun minyak tanah secara nasional sebenarnya masih terkendali.
Kepadatan di lapangan terjadi karena adanya lonjakan konsumsi BBM subsidi sebesar 10 hingga 15 persen di beberapa daerah strategis, terutama pada jalur logistik utama dan kawasan yang memiliki intensitas aktivitas ekonomi tinggi.
Guna menertibkan keadaan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga kini tengah melancarkan operasi normalisasi jalur distribusi sekaligus memperketat pengawasan di lapangan melalui kerja sama penegakan hukum dengan aparat kepolisian untuk menyikat para mafia solar.
"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan," kata Wahyudi.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga menegaskan kembali bahwa cadangan BBM dan LPG nasional berada dalam status sangat aman.
Pihak korporasi menjelaskan bahwa kendala riil yang dihadapi saat ini murni merupakan tantangan percepatan rantai distribusi pengiriman akibat kepadatan lalu lintas darat menuju SPBU, bukan karena menipisnya stok di hulu.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



