Bawaslu DKI Lakukan Pengawasan Praktik Politik Uang dan Netralisasi ASN

VOICEIndonesia.co, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta fokus melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan politik identitas selama masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

"Politik uang merupakan racun bagi kehidupan demokrasi kita. Bawaslu akan menindak tegas segala bentuk kecurangan politik uang," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, di Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Benny menyampaikan agar seluruh ASN, TNI dan Polri bersikap netral. Ia juga mengimbau agar ASN bersikap imparsial, tidak memihak salah satu peserta pemilu, demi menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

"Pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dan ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu," tegasnya.

Baca Juga: Presiden Resmikan Proyek Strategis Nasional Tangguh Train 3

Dilansir dari ANTARA, Benny juga berpesan agar peserta pemilu tidak menjual isu politik identitas saat berkampanye, sebab akan mengakibatkan polarisasi politik di tengah masyarakat.

Alih-alih politik identitas, menurut Benny, masa kampanye sebaiknya digunakan untuk beradu visi, misi dan program. Dengan demikian, masyarakat dapat tercerahkan dan mendapatkan pendidikan politik yang cerdas.

"Politik identitas dapat mengancam keutuhan bangsa. Dengan demikian, pemilu mestinya merajut rasa persatuan, bukan justru memecah-belaj sesama anak bangsa," jelasnya.

Guna memastikan tahapan pemilu berjalan lancar, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terus menyerukan agar seluruh jajaran pengawasan pemilu fokus dalam menjalankan tugas.

Pada Kamis, 23 November 2023, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan pembekalan bagi jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara.