VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti keterbatasan pemerintah mengendalikan harga pangan akibat Bulog sebagai BUMN yang berorientasi keuntungan. Akibatnya penugasan pemerintah ke Bulog hanya berkisar 8 hingga 10 persen, sehingga intervensi pasar saat terjadi gejolak harga menjadi sangat terbatas.
Slamet menjelaskan ketika harga bergejolak pemerintah tidak bisa mengendalikan karena memang tidak memegang logistik secara tinggi sesuai share-nya di pasar.
"Begitu harga terjadi gejolak, pemerintah tidak bisa mengendalikan karena memang tidak memegang logistik secara tinggi, setara share-nya di pasarnya," kata Slamet saat ditemui di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Slamet menilai penting memperjelas posisi Bulog dalam sistem pangan nasional terutama setelah terbentuknya lembaga pangan yang baru. Kalangan akademisi juga banyak menyoroti persoalan tersebut.
"Ini saya mendapatkan tanggapan dari kampus, bagaimana posisi Bulog di saat memang ada badan pangan, kita ingin pemerintah tetap mampu mengendalikan harga pangan," ujarnya.
Selain soal Bulog, Slamet juga menyoroti perlunya sosialisasi lebih luas mengenai diversifikasi pangan kepada masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Ia menegaskan diversifikasi pangan bukan sekadar menambah jenis pangan baru tetapi juga mengembalikan masyarakat pada sumber pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki ikatan historis kuat.
"Kita ingin kembali kepada pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki ikatan historis yang kuat dengan masyarakat kita," katanya.
Slamet menegaskan tujuan utama pembangunan pangan nasional bukan hanya mencapai swasembada tetapi juga memastikan pangan dapat diakses seluruh masyarakat dengan harga terjangkau.
"Kita ingin swasembada pangan, tapi harga terjangkau juga, secara jumlah cukup tetapi rakyat kita juga dapat menjangkaunya," tegasnya.
