
DPR Minta Pemerintah Segera Bangun Sekolah Darurat di Wilayah Terdampak Bencana

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mendirikan sekolah darurat bagi siswa yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seruan ini disampaikan menyusul laporan kerusakan 1.009 sekolah di tiga provinsi tersebut.
"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana," kata Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Baca Juga: Indonesia Kuatkan Pelindungan PMI, Prioritas Anak dan PsikologIa meminta Kemendikdasmen memastikan proses pemulihan trauma dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Untuk mempercepat pemulihan psikologis siswa, Fikri mendorong pendekatan lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Ia menilai metode pembelajaran yang menyenangkan bisa menjadi terapi efektif di sekolah darurat.
Di sisi lain, Fikri juga mengusulkan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai alternatif sementara mengingat banyaknya infrastruktur pendidikan yang rusak.
Baca Juga: Pemerintah Akui Pembalakan Liar Perparah Banjir Besar di SumateraNamun, karena jaringan internet di wilayah bencana kerap terganggu, ia meminta pemerintah menyiapkan modul belajar fisik yang relevan untuk siswa.
Fikri menekankan bahwa langkah cepat Kemendikdasmen diperlukan agar hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Pemulihan fasilitas pendidikan menurutnya merupakan prioritas karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.
“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa revitalisasi ribuan sekolah tak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh anggaran reguler Kemendikdasmen. Untuk itu, ia meminta kementerian segera berkoordinasi dengan BNPB untuk mengakses Dana Siap Pakai (DSP) atau dana on call penanggulangan bencana.
Selain masalah pendanaan, Fikri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD di tiga provinsi terdampak agar pemulihan sektor pendidikan bisa berjalan cepat dan efektif.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



