Isu Palestina Jadi Pembahasan Utama KTT D-8 di Jakarta

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (KTT D-8) di Jakarta pada 15 April mendatang akan menggelar pertemuan khusus membahas isu Palestina dengan melibatkan anggota D-8 dan lima negara Organisasi Kerja Sama Islam lainnya. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan pertemuan khusus tersebut akan digelar pada siang hari tanggal yang sama dengan KTT D-8. Pertemuan ini menjadi agenda tambahan di luar rangkaian kegiatan utama yang mencakup KTT dan Konferensi Tingkat Menteri. Pertemuan khusus akan menghadirkan anggota D-8 dan lima negara OIC lainnya untuk membahas isu Palestina secara mendalam. "Jadi itu juga akan diadakan pada tanggal 15 siang harinya," katanya, Senin (9/2/2026). Pertemuan khusus ini menunjukkan prioritas Indonesia terhadap isu Palestina dalam keketuaan D-8. Namun Tata belum merinci negara-negara OKI mana saja yang akan diundang dalam pertemuan tersebut. Keketuaan Indonesia di D-8 diarahkan untuk memperkuat peran negara-negara Muslim di sektor ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Koordinasi antara wakil menteri luar negeri dan wakil menteri sekretaris negara telah dirampungkan pada pekan lalu. Baca Juga : Prabowo Soroti Tantangan Perdagangan Global di KTT ASEAN Plus Three Tata menyebutkan Indonesia ingin memperkuat peran negara-negara Muslim di sektor ekonomi untuk menghadapi situasi global yang sedang tidak stabil, terutama di bidang ekonomi. "Untuk D8 tahun ini tentunya kita ingin memperkuat peran negara-negara Muslim di sektor ekonomi," ujarnya. Kementerian Luar Negeri mendorong kehadiran langsung para kepala negara anggota dalam KTT D-8 yang akan digelar di Jakarta. Meski belum dapat memastikan secara resmi nama-nama kepala negara yang akan hadir, Tata menyampaikan sejumlah pemimpin telah memberikan sinyal positif. Undangan tertulis baru dikirimkan awal bulan lalu sehingga para kepala negara masih memproses konfirmasi kehadiran. Namun secara informal sudah ada indikasi positif dari beberapa pemimpin negara anggota. "Biasanya mereka baru bisa menyampaikan yang formal apabila undangan tertulisnya sudah diterima," tegasnya. D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam. Negara-negara anggota D-8 meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menjaga Netralitas: Polri Wajib di Bawah Komando Langsung Presiden Baca Berita Lainnya di Google News