Kejagung : Ada 47 Politisi dan Makelar Pemburu Jatah Proyek MBG

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menempatkan penuntasan kasus penyelewengan dana nutrisi anak sekolah ini sebagai prioritas hukum paling mendesak, menyusul ditemukannya perluasan jaringan aktor yang diduga ikut memotong dan memanipulasi jatah proyek dapur umum di daerah.

Aparat penegak hukum mengonfirmasi adanya sejumlah terduga pelaku dari klaster elite politik dan swasta yang terdeteksi melancarkan lobi ilegal demi menguasai konsesi pendirian titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Penyidik kini tengah melakukan pencocokan basis data elektronik serta memperketat barikade pemeriksaan guna membongkar peran masing-masing nama baru tersebut dalam meloloskan vendor-vendor titipan non-kualifikasi.

“Yang di BGN, ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan, perintah ke saya itu yang menjadi prioritas,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Febrie membongkar bahwa daftar hitam yang berisi manifes 41 nama politisi dan makelar proyek yang diduga terlibat dalam perburuan jatah titik SPPG, kini telah meluas dan bertambah menjadi 47 nama berdasarkan hasil pengembangan dari kesaksian para tersangka di ruang interogasi.

Kendati demikian, korps adhyaksa menegaskan tidak akan tergesa-gesa melakukan penahanan baru sebelum mengantongi minimal dua alat bukti materiil yang solid agar konstruksi hukum di pengadilan tipikor nanti tidak mudah dipatahkan.

Kejaksaan Agung menjamin bahwa proses pembersihan internal di tubuh otoritas gizi ini tidak akan sampai menghentikan atau melumpuhkan distribusi makanan sehat bagi jutaan siswa yang saat ini tengah berjalan di bawah manajemen baru.

“Kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik, dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakhodai MBG,” ucap Febrie.

Sebelumnya, tabir gelap gurita korupsi program unggulan nasional ini pertama kali ditiup oleh Krisna Murti selaku kuasa hukum dari mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya.

Krisna mengatakan bahwa kliennya telah menyerahkan daftar 41 nama tokoh berpengaruh dari lingkaran partai politik yang diduga kuat menekan manajemen lama BGN untuk membarter izin operasional dapur gizi demi keuntungan elektoral dan finansial pribadi selama periode anggaran tahun 2025-2026.

Hingga detik ini, badai hukum di tubuh Badan Gizi Nasional telah menyeret dan menetapkan tujuh orang petinggi sebagai tersangka yang mendekam di sel tahanan, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Sony Sonjaya selaku elite internal institusi. Selain jajaran birokrat, kejaksaan juga telah menjerat komplotan dari klaster swasta dan korporasi yakni Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Glory Harimas Sihombing, serta seorang pejabat administratif berinisial LMI yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.