
RI Belajar ke China soal Atasi Kemiskinan, Fokus Bangun Kawasan Transmigrasi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan transmigrasi Indonesia.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan China dipilih sebagai lokasi pelatihan karena dinilai memiliki pengalaman panjang dan keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan secara bertahap selama empat dekade. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengembangan kawasan transmigrasi.
"Karena China kami nilai cukup berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kita ingin belajar best practice (praktik terbaik) itu dan mengimplementasikannya di Indonesia," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Peserta akan berada di China selama sekitar dua minggu untuk mengikuti pelatihan terkait pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan berlangsung pada 9-22 Mei 2026 dan mencakup sesi perkuliahan, diskusi, serta kunjungan lapangan di Beijing dan Prefektur Otonom Honghe Hani dan Yi, Provinsi Yunnan.
"Di sana itu ada namanya Pusat Pengentasan Kemiskinan. Jadi ada satu center yang fokusnya memang untuk mengentaskan kemiskinan begitu," ujarnya.
Peserta terdiri dari unsur Kementerian Transmigrasi, pelatih dari balai-balai transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang terlibat antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, serta Universitas Hasanuddin.
"Mereka nanti menjadi bagian dari Tim Ekspedisi Patriot untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi, khususnya 10 kawasan transmigrasi di Papua," ujarnya.
Hasil pelatihan nantinya akan disusun menjadi policy paper serta buku panduan implementatif yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi. Peserta dari unsur akademisi juga akan dilibatkan dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot yang akan diterjunkan ke lapangan.
"Kami juga sudah meminta kepada para akademisi untuk output dari muhibah ini adalah membuat semacam buku panduan yang betul-betul implementatif dan aplikatif," ungkap Iftitah.
Pemerintah ingin membangun model pengentasan kemiskinan yang dapat diterapkan mulai dari tingkat wilayah, kabupaten, desa, hingga keluarga. Iftitah mencontohkan satu anggota patriot nantinya dapat mendampingi sekitar 10 kepala keluarga miskin ekstrem agar mengalami peningkatan kesejahteraan.
"Kalau satu patriot saja bertanggung jawab atas 10 kepala keluarga yang tergolong ekstrem miskin dan miskin, kalau 1.000 sudah bisa mengeluarkan 10.000," ucapnya.
Peserta asal Papua Barat Daya serta Kepala Distrik Lamona, Kabupaten Sorong Oktovianus Kolin menyatakan pelatihan ini diharapkan dapat membantu pengembangan kawasan transmigrasi Klamono-Segun di Kabupaten Sorong. Ia akan mempelajari praktik pengentasan kemiskinan di China untuk diterapkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Papua Barat Daya.
"Saya ingin belajar bagaimana program Kementerian Transmigrasi ini dapat saya bawa ke daerah kerja saya di Papua Barat Daya," kata Oktovianus.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



