Komisi X DPR Minta PJJ Tidak Diterapkan Secara Nasional, Ini Alasannya

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mewanti-wanti pemerintah agar kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring demi penghematan energi tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional.

Ia menekankan bahwa penerapan PJJ harus dilakukan secara selektif berdasarkan kesiapan daerah, bukan diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Meskipun mengapresiasi upaya efisiensi energi yang diusung pemerintah, Lalu Hadrian menyoroti potensi kesenjangan akses pendidikan akibat ketimpangan infrastruktur digital yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Baca Juga: Tak Perlu Khawatir, Arab Saudi Pasti Jadwalkan Haji 2026 Berjalan Normal 

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).

Politisi Fraksi PKB ini mendesak pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terkait dampak psikososial dan capaian belajar siswa.

Ia menegaskan pentingnya dukungan nyata berupa subsidi kuota, penyediaan akses internet, hingga pelatihan guru agar standar pembelajaran tetap terjaga selama masa efisiensi energi.

Baca Juga: 14 Koridor Transjakarta Disiagakan 24 Jam Demi Arus Balik Lebaran

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," tegasnya.

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan PJJ secara kaku.

Metode daring akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran; misalnya, kegiatan praktikum akan tetap dilakukan secara tatap muka.

Saat ini, pemerintah juga tengah menggodok solusi atas isu strategis yang muncul akibat kebijakan ini, termasuk penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di rumah serta skema pembiayaan akses internet guna memastikan proses belajar tetap optimal. (af/hi)