Lampu Hijau Bagi Industri Ekstraktif Faktor Utama Migrasi Paksa

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Krisis iklim memicu migrasi paksa massal dari wilayah pesisir yang kehilangan mata pencaharian, namun pemerintah terus mengulangi kesalahan yang sama dengan perluasan investasi ekstraktif. Manager Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi Dwi Sawung menyebut pemerintah tidak menganggap nyawa rakyat Indonesia berharga, menganggap ribuan korban bukan angka besar dibandingkan rekening mereka di luar negeri.

Sawung menyampaikan kritik keras terhadap pembiaran pemerintah atas krisis iklim yang memaksa ribuan warga bermigrasi dalam peluncuran Catatan Akhir Tahun (CATAHU) SBMI 2025 di Dia.lo.gue Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025). Acara dihadiri perwakilan pemerintah, DPR RI, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional. "Pemerintah sampai hari ini, saya kira belum tobat, pasti ulangi kesalahan yang sama, ulangi, ulangi, ulangi. Dan tampaknya tidak menganggap nyawa rakyat Indonesia itu berharga," ujarnya. Sawung menyebut Presiden Prabowo Subianto dua hari lalu mengumumkan perluasan investasi di Papua. Ini akan mengulangi kesempatan yang sama yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, kembali di Papua dengan skala yang jauh lebih besar secara luasan wilayah. Maroko sudah mengalami banjir walaupun populasinya sedikit. Bayangkan kalau investasi ekstraktif diperluas, skala kerusakan akan jauh lebih besar. Mungkin secara populasi lebih sedikit, tapi secara luasan akan lebih besar dan memaksa lebih banyak warga bermigrasi. Baca Juga : Indonesia Masih "Ngotot" Tolak Akui ABK Perikanan Sebagai Pekerja Resmi "Bayang kalau ini diperluas, kita akan mengulangi kesempatan yang sama yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, kembali di Papua dengan skala yang jauh lebih besar," tegasnya. Sawung menyindir pemerintah menganggap ribuan korban krisis iklim bukan angka besar. Pemerintah lebih memikirkan rekening mereka di Swiss, apartemen di Singapura, dan rumah di luar negeri ketimbang nyawa rakyat yang terpaksa bermigrasi karena kehilangan ruang hidup. "Jadi dianggapnya, cuma 1.000 orang, cuma 3 provinsi, itu gak ada apa-apanya dibanding rekening saya di Swiss, apartemen saya di Singapura. Jadi rakyat Indonesia yang ribuan orang terpaksa bermigrasi, bukan angka yang besar," ucapnya. Baca Juga : Pemerintah Diminta Benahi Mekanisme ABK Migran Krisis iklim dulu hanya dialami negara-negara di Pasifik yang ada yang tenggelam. Sekarang Indonesia melihat sendiri teman-teman mengalami, terkusir secara paksa dari daerah karena krisis iklim yang sudah parah dan diperluas oleh investasi ekstraktif. Sawung menyebut badai ekstrim akan makin mendekat. Dulu di Jawa sempat mengalami dekat Jogja dan Jepara. Menurut prediksi, badai ekstrim akan makin mendekat ke wilayah selatan yang lebih padat penduduk dibanding Aceh dan Sumatera Utara. Bayangkan kalau di selatan ada badai yang sama dasyatnya dan masuk ke sana dengan jumlah penduduk lebih padat. SMAN 1 Turi Jogja sempat dihajar badai Bopatha. Bayangkan kalau itu masuk ke wilayah lebih luas dengan penduduk lebih padat. "Bayang kalau itu masuk ke sana, dengan luasan, dengan jumlah padat lebih padat dibandingkan dengan di Aceh dan Sumud, akan ada banyak orang yang terpaksa migrasi, bukan cuma migrasi lokal, akhirnya kemungkinan besar akan migrasi ke daerah lain dan negara lain," katanya. Riset SBMI di Pemalang memperlihatkan keterhubungan nyata antara krisis iklim dengan migrasi paksa. Banjir rob dan penurunan produktivitas laut mendorong warga, terutama perempuan dan generasi muda, bermigrasi tanpa sepengetahuan pihak desa ke sektor berisiko tinggi. Krisis iklim menghilangkan ruang hidup dan menjadikan migrasi sebagai strategi bertahan hidup. Pekerjaan nelayan dan petani semakin hilang, meningkatkan risiko perdagangan orang dan kerja paksa karena tidak ada konteks untuk bekerja di daerah asal. Sawung menambahkan perubahan wilayah pantai pada akhirnya membuat teman-teman yang terdampak langsung kehilangan mata pencaharian. Kenaikan muka laut yang biasanya mereka gunakan untuk mencari ikan sudah tidak ada lagi, akhirnya mereka terpaksa bermigrasi ke laut lepas dengan risiko eksploitasi lebih tinggi. CATAHU 2025 mencatat 453 kasus buruh migran sepanjang 2025 dengan 250 kasus terindikasi perdagangan orang. Krisis iklim menjadi faktor pendorong migrasi paksa yang diabaikan pemerintah karena lebih fokus pada investasi ekstraktif ketimbang perlindungan warga. "Krisis iklim sudah nyata, tapi memang banyak studi terkait dengan migrasi paksa yang disebabkan krisis iklim, terutama konteks Indonesia penting untuk kita dalami. Teman-teman terdampak langsung yang kehilangan mata pencaharian karena perubahan wilayah pantai," pungkasnya. Pilihan Redaksi : Sikap Pasif Pengawas: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri Sendiri