
Pemerintah Antisipasi WNA Bermasalah Berkedok Investasi

VOICEINDONESIA.CO, Tangerang – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi masuknya warga negara asing (WNA) yang menggunakan modus investasi, namun justru melakukan kegiatan tidak jelas, bodong, atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.
"Jangan sampai ada WNA modus investasi di Indonesia, tetapi melakukan kegiatan lainnya yang mengganggu ketertiban. Apalagi sudah ada beberapa temuan sebelumnya di beberapa daerah," kata Agus Andrianto dalam acara Hari Bakti Imigrasi ke-76 di Kampus Poltekpin Tangerang, Banten, Senin (26/1/2026).
Instruksi tersebut disampaikan menyusul meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia, seiring hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo ke tiga negara yang membawa komitmen investasi sekitar Rp90 triliun, termasuk untuk pembangunan kampus unggulan.
"Pastinya akan banyak orang asing datang ke Indonesia. Maka dari itu, seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mempersiapkan diri dalam percepatan guna mendukung program semua ini," katanya.
Baca Juga: KKP Bangun SDM Pesisir Melalui Kampung Nelayan Merah PutihAgus menekankan bahwa masuknya WNA ke Indonesia memang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pelayanan keimigrasian harus terus ditingkatkan.
Namun, di sisi lain, aspek pengawasan juga harus diperkuat agar momentum investasi tidak disalahgunakan untuk aktivitas negatif.
"Pelayanan keimigrasian harus terus ditingkatkan dan di sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Di sisi lain, pengawasan juga harus ditingkatkan jangan sampai ada gangguan yang dapat menghambat investasi," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menutup lawatan luar negeri selama lima hari dengan membawa sejumlah capaian strategis bagi kepentingan nasional.
Baca Juga: Tegas! Kapolri Tolak Jadi Pion Kementerian, Pilih Setia PresidenSalah satunya adalah kesepakatan investasi maritim dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun.
Selain itu, disepakati pula pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja.
Di sektor pendidikan, Indonesia menjalin kerja sama dengan 24 universitas terbaik di Inggris Raya, khususnya dalam pengembangan pendidikan kedokteran serta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Pada level diplomasi global, Indonesia juga resmi bergabung dalam Board of Peace (BOP) sebagai langkah mendorong perdamaian di Gaza.
Presiden Prabowo turut memperkenalkan konsep ekonomi nasional “Prabowonomics” dalam World Economic Forum (WEF) yang dihadiri 65 kepala negara dan sekitar 1.000 CEO perusahaan besar dunia, serta memperkuat kerja sama strategis dengan Pemerintah Prancis di berbagai sektor. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Pahlawan Devisa Terancam Pancung, Presiden Jangan Hanya Menonton! Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



