VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan
tiga
mandat
khusus
Presiden Prabowo Subianto
sebagai
fokus
utama program kerja
tahun
ini. Ketiganya
antara lain, pembenahan data sosial
ekonomi, peningkatan
ketepatan
sasaran
bantuan
sosial, serta
perluasan
partisipasi
masyarakat
dalam
pemutakhiran data penerima
bantuan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan
mandat
pertama yang diberikan
Presiden
adalah
pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama
seluruh
kebijakan dan program perlindungan
sosial
pemerintah.
Menurut
dia, akurasi DTSEN sangat menentukan
keberhasilan
penyaluran
berbagai program bantuan, mulai
dari
bantuan
sosial
menuju
graduasi, bantuan
sosial
adaptif, hingga Program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Tak Cuma Naik UMP, Pemprov Jabar Siapkan Jurus Jaga Buruh dan Dunia Usaha
Karena itu, sejak
awal
Presiden
menginstruksikan
konsolidasi data secara
nasional
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai
pemegang
mandat
utama, sementara Kementerian Sosial berperan
mendukung
pemutakhiran data secara
berkelanjutan.
Mandat
kedua, lanjut Saifullah, adalah
memastikan
bantuan
sosial
semakin
tepat
sasaran
melalui
perbaikan data yang dilakukan
secara
terus-menerus.
Ia
mengungkapkan
bahwa
sepanjang
tahun
ini
pemerintah
telah
mengalihkan
lebih
dari
tiga
juta
keluarga
penerima
manfaat (KPM) bansos
reguler
kepada
warga yang dinilai
lebih
memenuhi
kriteria.
Selain
itu, pemerintah juga mengalihkan
lebih
dari 11 juta
penerima
bantuan
iuran
Penerima
Bantuan
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional kepada
masyarakat yang lebih
berhak
berdasarkan
pembaruan data sosial
ekonomi.
Baca Juga: Program MBG Diproyeksikan Serap Anggaran Tercepat di Kuartal I 2026
Mandat
ketiga yang ditekankan Presiden adalah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses pemutakhiran data.
Dalam
pelaksanaannya, Kementerian Sosial menyediakan
berbagai
mekanisme
bagi
masyarakat
untuk
mengusulkan
maupun
menyanggah data penerima
bantuan
sosial.
Saluran
tersebut
mencakup
jalur formal melalui RT, RW, kelurahan, operator desa, serta
dinas
sosial
setempat
dengan
dukungan
aplikasi
Sistem
Informasi
Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Selain
itu, masyarakat juga dapat
berpartisipasi
secara
langsung
melalui
aplikasi Cek Bansos.
“Artinya data terus
diperbarui, ya, tiga
bulan
sekali. Bagi
masyarakat yang tidak
terbiasa
menggunakan
aplikasi, Kemensos juga membuka
layanan command center 24 jam di nomor 021-171 dan tengah
menyiapkan
layanan
berbasis WhatsApp untuk
memperluas
jangkauan
partisipasi
publik,” kata Saifullah.
Ia
menegaskan
pemerintah
terbuka
terhadap
koreksi data yang tidak
sesuai
dengan
kondisi di lapangan dan berkomitmen
menjalankan
arahan
Presiden
untuk
meningkatkan
transparansi
dalam
pengelolaan data sosial.
Saifullah berharap
pelaksanaan
ketiga
mandat
tersebut
secara
konsisten
dapat
menghasilkan data sosial
ekonomi yang semakin
akurat, sehingga
seluruh program Kementerian Sosial benar-benar
menjangkau
masyarakat yang membutuhkan. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Menggugat Negara: PMI Bukan Objek, Selamatkan Nyawa dari Jerat Perdagangan Manusia