
Presiden Prabowo Terima Laporan Korupsi MBG Lewat TikTok

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Guna mempersempit ruang gerak para koruptor, Presiden membuka jalur pengaduan langsung secara digital, di mana masyarakat dan aparat di tingkat akar rumput dapat melaporkan setiap temuan kejanggalan struktural langsung ke hadapan dirinya tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit.
"Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa," kata Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Prabowo secara spesifik memerintahkan Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, hingga komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), dan kepala kepolisian sektor (Kapolsek) untuk turun langsung memantau operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
Setiap laporan intelijen atau temuan pemotongan anggaran wajib segera diteruskan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau dikirimkan langsung ke pusat komando kepresidenan.
"Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan dengan keras bahwa mandat pengawasan ini bertujuan murni untuk mengamankan hak gizi anak-anak, bukan dijadikan alat oleh oknum aparat daerah untuk mencari keuntungan pribadi atau meminta setoran dari para vendor pengelola dapur.
Otoritas tertinggi eksekutif tersebut meyakini kekuatan pengawasan horizontal dari masyarakat yang kini dipersenjatai oleh gawai dan media sosial akan menjadi barikade utama dalam menghalau praktik lancung para makelar proyek.
"Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada saja, ada saja. Gue heran juga itu," tutur Prabowo.
Secara teknis, Presiden juga memberikan panduan rigid mengenai standardisasi pemotongan lauk pauk agar para pengelola dapur tidak mengelabui tim pengawas dengan memperkecil ukuran makanan.
“Kalau kita, satu ayam potong delapan atau 10 lah. Paling kecil 12 lah, jangan pula dipotong 18 atau 22. Disangka kita nggak ngerti," katanya.
Kebijakan ketat mengenai menu juga diarahkan pada penyajian protein berbasis telur, di mana Presiden meminta agar dapur MBG menyajikan telur dalam bentuk rebus atau ceplok utuh ketimbang diolah menjadi dadar atau orak-arik yang rawan dimanipulasi porsinya dengan campuran tepung.
Prabowo menegaskan bahwa investasi pemenuhan gizi ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar karena berkaitan langsung dengan kualitas pertumbuhan biologis anak-anak Indonesia agar mampu bersaing secara global di masa depan.
"Dia sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makan yang nggak bagus, dia nanti tidak maksimal," ucap Presiden Prabowo.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.


