
Sekjen Kemendagri Tekan Pentingnya Pemda Perhatikan Pelayanan Kesehatan Primer

VOICEIndonesia.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan pelayanan kesehatan primer.
Dia menegaskan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan ujung tombak fasilitas kesehatan di tengah masyarakat.
“Dulu waktu awal-awal karena keterbatasan dana, satu Puskesmas satu kecamatan, setelah itu satu kecamatan ada yang [memiliki] lebih satu Puskesmas,” kata Suhajar dalam Pertemuan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan sampai Tingkat Desa Tahun 2025-2027 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Dia menegaskan, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian upaya mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia.
Baca Juga: Kapolri Ungkap Korps Tindak Pidana Korupsi Polri Segera Terbentuk
"Melindungi bukan hanya dari serangan luar misalnya, termasuk melindungi rakyat dari gigitan nyamuk, itu artinya negara melindungi,” ujarnya.
Menurutnya, upaya yang perlu ditingkatkan saat ini adalah bagaimana mencegah adanya orang sakit dengan terus menyosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan.
Langkah tersebut dinilai lebih efektif ketimbang menekankan pada pengobatan.
Lebih lanjut, Suhajar menekankan, kesehatan merupakan salah satu variabel untuk mengukur kemajuan suatu negara maupun daerah.
Variabel kesehatan itu meliputi tingginya harapan hidup dan tingkat kematian bayi maupun ibu saat melahirkan.
“Maka, kepala dinas kesehatan harus punya data, by name by address siapa itu orangnya [ibu hamil dengan risiko tinggi],” ujarnya.
Suhajar mengatakan, upaya menyelamatkan ibu hamil dengan risiko tinggi tidak hanya tanggung jawab dokter.
Namun, tugas itu juga menjadi tanggung jawab kepala daerah dan jajarannya.
Karena itu, dukungan anggaran terlebih pada urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) diperlukan.
“Jadi ini saya mohon kawan-kawan Bappeda, Anda punya data lengkap masing-masing di tempat Anda, jadi intinya nanti kita akan meningkatkan layanan primer sampai ke desa dan memberdayakan Posyandu, gunakan seluruh sumber daya yang ada di lapangan untuk membantu Pak Menkes,” tandasnya.* (Rilis/Af)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



