Tiga Personel Dijatuhi Demosi 3-8 Tahun Buntut Kasus DWP

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Polri kembali memberikan sanksi kepada tiga personelnya terkait pemerasan terhadap warga negara Malaysia (WNA) penonton Djakarta Warehouse Project (DWP).

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago, mengungkap bertambahnya pelanggar ini usai dilakukan pendalaman. Setelah sebelumnya ada 22 pelanggar mendapat sanksi usai menjalani sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.

Tiga polisi ini berinisial MP, RM, dan AHN. Mereka menjalani sidang di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (15/1). Untuk MP, Bidpropam Polda Metro Jaya memutuskan sanksi demosi selama 3 tahun dan Penempatan Khusus (Patsus) selama 30 hari.

Baca Juga: KP2MI Apresiasi Upaya Penegak Hukum Vonis Terdakwa Kasus TPPO

“Mutasi bersifat Demosi selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dihadapkan ditempat yang baru,” ujar Erdi, dikutip Kamis (16/1/2025).

Lalu, untuk RM, Bidpropam Polda Metro menjatuhkan sanksi demosi selama 8 tahun, dan Patsus selama 30 hari.

“Mutasi bersifat Demosi selama 8 (delapan) tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum/Reserse,” katanya.

Sementara, AHN dijatuhi sanksi demosi 5 tahun dan Patsus selama 30 hari.

“Mutasi bersifat demosi selama 5 (lima) tahun diluar fungsi penegakan hukum (Reserse),” sebut Erdi.

Sanksi itu diberikan karena ketiganya dinilai terbukti terlibat dalam rangkaian aksi pemerasan. Mereka mengamankan sejumlah WN Malaysia yang kemudian meminta sejumlah uang sebagai syarat pembebasan.

Baca Juga: Menteri Karding Sebut Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Meraih Generasi Emas

“Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap 6 orang WNA Malaysia dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya,” terangnya.

Ketiga pelanggar-pun mengajukan banding atas putusan itu. “Atas putusan tersebut, Pelanggar menyatakan Banding,” katanya.

Erdi menegaskan, Sidang Etik ini digelar sesuai dengan komitmen Polri yang akan menindak tegas kepada terduga pelanggar. Prosesmya juga dipantau oleh Kompolnas RI.

“Sesuai dengan komitmen Polri, terkait dengan penanganan kasus DWP 2024. Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada Terduga Pelanggar dengan menggelar Sidang Etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan yang segala prosesnya dipantau langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas,” katanya.*