VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pengakuan mengejutkan keluar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu mengaku belum membaca surat permintaan bantuan penanganan pascabencana yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada UNDP dan UNICEF, padahal dokumen tersebut sudah menjadi sorotan publik.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2024 telah menelan 1.030 korban jiwa. Sebanyak 206 warga masih dinyatakan hilang dan 608.940 orang mengungsi hingga Senin (15/12/2024). Beberapa wilayah bahkan masih terisolasi.
Di tengah kondisi darurat ini, Tito justru memberikan respons singkat saat diwawancarai awak media usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Senin malam (15/12/2024). Ia hanya menjanjikan akan mempelajari surat tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut.
Baca Juga: Pemda Aceh Keluhkan Akurasi Data Bencana
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujarnya.
Berbeda dengan sikap Mendagri, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia justru merespons cepat. UNDP menyatakan sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada tim penanggulangan bencana dan masyarakat terdampak sesuai mandat pemulihan dini mereka. UNICEF pun tengah menelaah bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
Baca Juga: PLN Sampaikan Permintaan Maaf, Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat
Pemprov Aceh melayangkan surat ke dua badan PBB tersebut bukan tanpa alasan. Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan UNDP dan UNICEF memiliki pengalaman terlibat dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi saat tsunami 2004 melanda Tanah Rencong. Keterlibatan mereka dinilai sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat saat ini.
"Benar sudah melayangkan surat, mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia," katanya di Banda Aceh, Minggu (14/12/2024).
Setidaknya 77 lembaga dan 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk membantu korban bencana. Mereka terdiri dari organisasi non-pemerintah lokal, nasional, maupun internasional yang turun langsung menyalurkan bantuan. Muhammad MTA memprediksi jumlah ini terus bertambah seiring respons kebencanaan yang berlangsung.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem memilih jalan berbeda dari pemerintah pusat. Ia tetap pada pendiriannya menerima bantuan dari luar negeri tanpa mempersulit prosesnya. Mualem menegaskan prinsip kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pemberi bantuan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara justru menyatakan Indonesia mampu mengatasi bencana tanpa bantuan asing. Ia bahkan mengaku menolak tawaran dari berbagai kepala negara yang meneleponnya.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan," kata Prabowo.
Presiden menjamin APBN siap menyokong dana penanganan bencana dengan mengalokasikan Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak dan Rp4 miliar untuk tiap kota atau kabupaten. Namun faktanya, bantuan dari Malaysia dan China sudah mulai berdatangan baik berupa tenaga relawan maupun logistik.
