UPI Siapkan 50 Persen Mahasiswa untuk Bekerja di Luar Negeri

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkomitmen mempersiapkan 50 persen mahasiswa baru untuk bekerja di luar negeri melalui program pelatihan terintegrasi. Rektor UPI Didi Sukyadi menyampaikan hal ini saat audiensi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin (7/7/2025). Didi mengungkapkan strategi universitas dalam memetakan minat mahasiswa untuk bekerja di luar negeri sejak awal perkuliahan. UPI akan memberikan pelatihan bahasa sebagai bagian integral dari program studi dengan sistem pembelajaran dual time. "Saya akan minta data mahasiswa baru, siapa yang berminat bekerja di luar negeri. Di pagi hari mereka belajar konten akademik, dan di sore hari belajar bahasa. Target kami, 50 persen dari satu angkatan siap berangkat ke luar negeri," ucapnya. Baca Juga: Lawan Pengiriman PMI Ilegal, KP2MI Bakal Bentuk Satgas di Desa! Rektor UPI menyatakan kesiapan institusinya untuk mendirikan Migrant Center di kampus sebagai pusat layanan satu atap untuk calon pekerja migran. Fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan sudah tersedia. "Kalau tadi ada ide untuk Migrant Center, bagi kami itu sangat pas dan sangat cocok. Dari sisi ruang kelas, pelatihan bahasa, dan koneksi, kami sudah siap. Yang kami butuhkan adalah panduan administratif dan regulasi agar tidak melanggar aturan," katanya. Menteri Karding menekankan pentingnya persiapan sejak dini di perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa yang berminat bekerja di luar negeri. Ia mendorong adanya peminatan khusus sejak semester awal. Baca Juga: P2MI Gandeng UPI Kembangkan Pusat Pelatihan Terintegrasi bagi Pekerja Migran "Akan lebih baik di universitas, di semester awal sudah ada peminatan. Kita siapkan (pelatihan) bahasa, negara, dan lainnya sejak awal sehingga ketika lulus, mereka sudah siap kerja di luar negeri," kata Karding. UPI juga merencanakan integrasi tema pekerja migran ke dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah-wilayah dengan populasi migran tinggi. Program ini akan menjadi bentuk pengabdian sekaligus pemberdayaan masyarakat. "Kalau diminta P2MI untuk KKN di wilayah-wilayah pekerja migran, kami siap. Asalkan ada modul dan pelatihan awal dari kementerian. Ini bisa jadi bentuk pengabdian sekaligus pemberdayaan," katanya.