Beras Bantuan Pemerintah Tak Layak Bikin Resah, DPR Tegur Bulog

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv melayangkan teguran keras menyusul temuan beras bantuan pangan cadangan pemerintah yang dinilai tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. 

Kejadian ini memicu keresahan massal di tingkat keluarga penerima manfaat hingga aparatur perangkat desa yang menjadi ujung tombak penyaluran.

"Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah hak masyarakat yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Tidak boleh ada toleransi terhadap beras bantuan yang kualitasnya buruk, apalagi jika sampai dinilai tidak layak konsumsi," tegas Rajiv di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai bahwa skandal komoditas buruk di Bangkalan harus menjadi alarm dan perhatian serius bagi jajaran direksi Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah setempat. 

Parlemen menegaskan penyelesaian sengkarut ini tidak boleh berhenti sekadar pada komitmen penukaran karung beras yang rusak, melainkan harus diusut tuntas hingga ke akar masalah.

"Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun itu belum cukup. Harus ada evaluasi total dari kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, sampai distribusi ke titik penerima. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat lemahnya pengawasan," tutur legislator perwakilan daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut.

Guna meredam gejolak perut masyarakat miskin, Komisi IV mendesak Bulog mempercepat pengiriman truk logistik berisi beras pengganti bermutu tinggi ke Madura tanpa mengabaikan aspek kepatuhan baku mutu. 

Rajiv mewajibkan petugas pemeriksa mutu (quality control) melakukan uji tanak dan pemeriksaan fisik ketat di pintu keluar gudang sebelum komoditas didistribusikan.

"Saya minta distribusi beras pengganti dipercepat. Hak masyarakat harus segera dipenuhi. Tetapi percepatan ini tetap harus disertai pengecekan kualitas yang ketat, jangan sampai masalah yang sama terulang," ungkap Rajiv mendesak kepastian jadwal pengiriman.

DPR menyoroti indikasi buruknya tata kelola logistik dan menuntut Perum Bulog melakukan pembenahan radikal pada infrastruktur gudang simpan di daerah. 

Manajemen wajib mengaudit tingkat kelembaban udara, sirkulasi ventilasi, sanitasi, pengendalian hama kutu, penerapan sistem rotasi stok First In First Out (FIFO), serta sanksi pencopotan bagi kepala gudang yang terbukti lalai.

"Kalau masalahnya ada pada gudang simpan, maka gudang harus segera diperbaiki. Kalau masalahnya ada pada pengawasan, maka SOP dan petugasnya harus dievaluasi. Kalau terbukti ada kelalaian, pimpinan BULOG setempat harus bertanggung jawab," ucapnya.

Menutup pernyataannya, Rajiv mendesak Bapanas segera menggelar audit mutu pangan berskala nasional secara serentak ke gudang-gudang logistik di seluruh Indonesia sebelum bantuan pangan tahap berikutnya digulirkan ke masyarakat. 

Negara dilarang keras menyalurkan bahan pokok berkualitas rendah yang justru menghina martabat masyarakat kecil.

"Kasus Bangkalan ini harus menjadi alarm. Jangan menunggu ada keluhan baru bergerak. Pemeriksaan mutu harus dilakukan sebelum bantuan dikirim, bukan setelah masyarakat atau perangkat desa menemukan masalah," jelas Rajiv. (af)