Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi Penyebaran Hantavirus di Indonesia

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi masuknya Hantavirus varian Andes ke Indonesia. 

Meski Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan risiko kesehatan masyarakat global dari virus ini masih berada pada tingkat rendah, kewaspadaan nasional dinilai tidak boleh kendur.

"Walaupun WHO menyebut risikonya rendah dan ini bukan awal pandemi baru, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh. Kita tidak boleh lengah," kata Ravindra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sebagai garda terdepan, Ravindra mendesak Balai Karantina Kesehatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh pintu masuk negara, baik di bandara internasional maupun pelabuhan laut. 

Pemerintah diminta melakukan skrining kesehatan secara komprehensif dan ketat terhadap penumpang pesawat maupun kapal, khususnya mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah endemik atau berisiko tinggi seperti negara-negara di Amerika Selatan.

Langkah preventif ini menjadi sangat krusial mengingat hantavirus varian Andes memiliki karakteristik yang jauh lebih berbahaya dibandingkan varian lainnya. 

Varian Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar-manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan.

"Varian Andes memiliki karakteristik berbeda, karena dapat menular antar-manusia. Walaupun sampai saat ini belum terdeteksi di Indonesia, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V tersebut.

Ravindra menjelaskan, kasus hantavirus yang pernah ditemukan di Indonesia selama ini umumnya merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) strain Seoul Virus. Tipe tersebut murni bersifat zoonosis ditularkan dari hewan ke manusia melalui perantara Tikus Got (Rattus norvegicus) dan Tikus Rumah (Rattus rattus) sehingga tidak memiliki kemampuan menular antar-manusia.

Guna membentengi wilayah domestik, Politisi Partai Golkar ini mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Sinergi tersebut harus diwujudkan dalam gerakan peningkatan sanitasi lingkungan, pengendalian populasi tikus, serta pengawasan kesehatan berkala di titik-titik rawan seperti kawasan pelabuhan, gudang logistik, pemukiman padat penduduk, hingga daerah pasca-bencana banjir.

Menutup keterangannya, Ravindra menekankan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan sistem ketahanan kesehatan nasional yang terintegrasi secara vertikal. 

Sistem tersebut wajib mencakup keandalan surveilans epidemiologi, peningkatan kapasitas laboratorium diagnostik, kesiapan fasilitas rumah sakit rujukan, hingga ketangkasan tim respons cepat di daerah demi mendeteksi dan mengisolasi ancaman penyakit menular secara efektif. (af)