VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk melindungi jalur pelayaran dan infrastruktur kritis dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu perdagangan global serta stabilitas ekonomi.
Dorongan tersebut disampaikan Irine dalam intervensinya pada Standing Committee on Peace and International Securitydalam rangkaian Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
“Keamanan maritim sangat penting tidak hanya bagi perdamaian, tetapi juga bagi perdagangan global, energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi,” ujar Irine dikutip laman DPR, Jakarta, Jumat, (9/10/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai konflik di laut menunjukkan bahwa ancaman maritim dapat menimbulkan dampak yang melampaui wilayah konflik.
Gangguan terhadap jalur pelayaran, titik sempit strategis (chokepoints), pelabuhan, kabel bawah laut, jaringan pipa, hingga sistem navigasi berpotensi menghambat rantai pasok global dan memengaruhi kehidupan jutaan orang.
Karena itu, Irine mendorong agar resolusi IPU mendatang memperkuat hukum dan kelembagaan nasional dalam melindungi pelayaran internasional serta infrastruktur maritim kritis.
Upaya tersebut, menurutnya, perlu dilakukan sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Irine juga menekankan pentingnya pengawasan parlemen untuk memastikan pemerintah memiliki kesiapan menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman baru. Ancaman tersebut mencakup serangan siber, gangguan sinyal GPS, serta serangan terhadap infrastruktur bawah laut.
“Pengawasan parlemen perlu diperkuat untuk memastikan pemerintah siap menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman baru yang menyasar infrastruktur maritim kritis,” tegas Irine.
Selain penguatan regulasi dan pengawasan, Irine mendorong peningkatan kerja sama regional dan internasional melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta respons terkoordinasi untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan maritim dan perekonomian global.
Menurutnya, penguatan keamanan maritim semakin penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dalam memperkuat tata kelola maritim dan melindungi infrastruktur kritis.
“Diplomasi parlemen harus membantu membangun kerja sama dan mencegah ketegangan maritim berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” pungkas Irine. (af)
