VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah menekankan pentingnya memastikan program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah unit, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan, kelayakan lingkungan, serta keberlanjutan kawasan permukiman bagi masyarakat.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Menurutnya, target pembangunan 3 juta rumah merupakan program besar yang membutuhkan sinergitas berbagai pihak. Pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan pembangunan secara mandiri. Karena itu, keterlibatan sektor swasta, termasuk perusahaan pengembang perumahan, menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan program tersebut.
"Program 3 juta rumah ini tentu tidak mungkin seluruhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Perlu keterlibatan dunia usaha dan pengembang agar target pembangunan rumah bagi masyarakat bisa tercapai," kata Ijeck melalui keterangan yang diterima, Sabtu (14/11/2026).
Namun, Politisi yang akrab disapa Ijeck tersebut mengingatkan bahwa pembangunan rumah harus diikuti dengan penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang memadai. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian antara lain sistem drainase, pengelolaan limbah, serta fasilitas pendukung lainnya agar kawasan perumahan benar-benar menjadi lingkungan yang sehat dan layak dihuni.
Ijeck juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kualitas rumah, termasuk rumah yang dibangun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, pembangunan perumahan tidak boleh berhenti pada saat rumah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada masyarakat.
Pengawasan dan pemeliharaan lingkungan perlu dipastikan berjalan secara berkesinambungan. Jangan sampai rumah yang awalnya dibangun dengan standar layak huni justru mengalami penurunan kualitas dan berubah menjadi kawasan permukiman kumuh dalam beberapa tahun kemudian.
"Jangan sampai kita hanya membangun rumah, tetapi setelah sepuluh tahun kondisinya sudah tidak layak huni lagi. Program ini harus berkesinambungan," tegasnya.
Selain itu, Legislator Golkar tersebut mendorong pemerintah untuk memperhatikan keberlangsungan usaha para pengembang, khususnya pengembang kecil yang turut berkontribusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Salah satu hal yang perlu dikaji adalah kemungkinan pemberian insentif atau keringanan pajak bagi pengembang yang berkomitmen membangun perumahan dengan fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan yang berkualitas.
Ijeck menilai kebijakan perumahan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat, keberlangsungan usaha pengembang, dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong agar program perumahan nasional dilaksanakan secara merata, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program 3 juta rumah tidak hanya menjadi capaian pembangunan secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
"Hunian layak bukan sekadar tentang memiliki rumah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, nyaman, dan terpelihara dalam jangka panjang," tutupnya.
