VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Tujuh korban, sebagian masih anak-anak, direkrut untuk dipekerjakan sebagai anak buah kapal (ABK) di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Polisi menemukan indikasi penjeratan utang terhadap para korban.
Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Rumahorbo menyebut dua terduga pelaku, seorang nakhoda dan seorang penyalur, diamankan dalam dua perkara TPPO tersebut.
"Para pelaku menawarkan pekerjaan sebagai ABK melalui media sosial maupun perantara. Penyidik menemukan dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sesuai, pemotongan kasbon, serta indikasi penjeratan utang terhadap para korban," katanya Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Kedua perkara itu masih didalami bersama oleh Ditpolairud dan Ditres PPA dan PPO untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan lain.
Di luar kasus itu, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka dalam enam kasus dugaan TPPO, penempatan pekerja migran nonprosedural, perbuatan cabul, hingga eksploitasi seksual anak. Pengungkapan berlangsung pada 13 hingga 19 November 2026 lewat operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) bersama polres wilayah.
Direktur Dirres PPA dan PPO Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menyebut penyidik mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk anak-anak.
"Dari enam perkara yang diungkap, penyidik menetapkan 11 tersangka serta mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk di antaranya anak-anak," ujarnya.
Salah satu modusnya merekrut calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dengan iming-iming kerja di luar negeri lewat jalur tidak resmi. Polisi menggagalkan pemberangkatan dua CPMI ilegal tujuan Arab Saudi.
Polda Metro Jaya juga mencatat 57 kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan TPPO yang menjangkau 7.319 peserta di sekolah, balai pelatihan, terminal, bandara, hingga lokasi perekrutan tenaga kerja.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan seluruh tersangka ditangani profesional dan objektif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta pemenuhan hak dan perlindungan korban.























