VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan hasil pembahasan di hadapan peserta rapat paripurna.
Regulasi ini menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan guna memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menjelaskan pembentukan regulasi tersebut dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman dalam laporannya.
Ia mengungkapkan, pembahasan RUU ini telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dari sisi substansi, Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas cakupan pengaturannya.
Habiburokhman memaparkan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based, yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dirancang dengan pembagian kewenangan yang jelas serta prosedur hukum yang menjamin perlindungan hak para pihak.
Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen, didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Dalam pengaturannya, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau berbagai tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Salah satu aspek penting dalam RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Dengan mekanisme tersebut, pemulihan aset dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU ini juga mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan adanya jejak audit permanen.
Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan perampasan aset harus dijalankan secara akuntabel dan tidak boleh digunakan di luar tujuan penegakan hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Pengembalian aset juga diprioritaskan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.























