VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Kebijakan ketenagakerjaan yang dirumuskan berdasarkan asumsi tentang masyarakat diganti dengan pendekatan berbasis bukti nyata. Pendekatan berpusat pada manusia (People-Centered Policy) itu menjadi dasar penyediaan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan pendekatan tersebut berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.
"Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka," ujar Yassierli dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, pendekatan itu mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perubahan.
Pendekatan ini dinilai penting karena angkatan kerja Indonesia beragam, mulai dari latar belakang pendidikan, kondisi geografis, hingga karakteristik demografis. Keberagaman itu menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.
Yassierli menegaskan setiap warga negara, apa pun latar belakang pendidikan dan kondisi fisiknya, berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak.
"Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," tegasnya.























