DPR Desak Pemerintah Segera Bebaskan 4 WNI yang Disandera Perompak Somalia

VOICEINDONESIA.CO, Badung – Komisi I DPR RI memastikan terus mengawal ketat insiden pembajakan kapal tanker MT Honour 25 di perairan Somalia yang berujung pada penyanderaan empat Warga Negara Indonesia (WNI).

DPR kini tengah mengintensifkan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta jaringan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) guna menjamin keselamatan fisik para korban di sarang pembajak.

"Informasi tersebut memang sudah kita pantau dan terima, di mana pihak KBRI, Kemlu, maupun instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno di Badung, Bali, Jumat (26/6/2026).

Pemerintah dipastikan tidak akan membiarkan kasus ini berlarut-larut dan telah merancang dua skenario taktis untuk membebaskan para anak buah kapal (ABK) tersebut. 

Tahap pertama prioritas negara difokuskan pada pemanfaatan jalur diplomasi resmi guna menjajaki negosiasi langsung dengan kelompok sandera. 

Namun, jika negosiasi tersebut menemui jalan buntu, negara siap mengerahkan opsi kekuatan militer terukur demi menjemput paksa para korban.

Pusaran krisis maritim internasional ini bermula ketika kapal tanker MT Honour 25 atau yang juga diidentifikasi sebagai MT Ander 25 dilaporkan dicegat dan dikuasai oleh kelompok perompak bersenjata di wilayah rawan perairan Somalia sejak 21 April 2026 lalu. 

Parlemen pun terus mendesak otoritas keamanan dan diplomatik untuk bergerak cepat di lapangan mengingat masa penyanderaan yang sudah berjalan lama.

Langkah evakuasi darurat akan disesuaikan dengan eskalasi ancaman serta kondisi kesehatan para ABK yang disandera di atas kapal. 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa muruah negara dipertaruhkan dalam perlindungan warga negaranya di luar negeri, sehingga opsi penindakan bersenjata bukan hal yang tabu untuk dieksekusi.

"Bila memang dibutuhkan, tentu akan dilakukan operasi-operasi khusus untuk melakukan pembebasan terhadap WNI kita," tegas Dave.

DPR mengimbau publik untuk memberikan ruang bagi tim diplomatik dan militer bekerja dalam senyap demi menjaga kerahasiaan strategi di zona konflik. 

Fokus utama seluruh pemangku kepentingan saat ini adalah memastikan keempat anak bangsa tersebut dapat dievakuasi dari tangan bajak laut dan dipulangkan ke tanah air dalam kondisi selamat tanpa kurang satu apa pun.