
Jelang Penetapan UMP-Putusan MK, SPN DKI Dukung Polri Pelihara Kamtibmas
AKUUPDATE.ID, JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) DKI Jakarta mendukung Kepolisian dalam menjaga kamtibmas di Indonesia. Hal ini dipandang penting, mengingat situasi Tanah Air saat ini dilanda pandemi Covid-19.
"Kami mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya menjaga kamtibmas," kata Ketua DPD SPN DKI Jakarta M Andre Nasurullah, Sabtu (2/10/2021).
Andre menilai, kamtibmas yang terjaga sangat penting semasa wabah virus corona. Sebab jika tidak, potensi penularan virus dengan masif kemungkinan bisa saja berlangsung.
"Misalnya berkerumun apalagi tak mematuhi protokol kesehatan (prokes), ini berpotensi semakin menyebarluaskan Covid," kata Andre.
Terjaganya kamtibmas penting, termasuk saat penetapan upah minimum provinsi (UMP) nanti, serta kala putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Andre mengharapkan upayanya ini bukan hanya didukung seluruh anggotanya maupun para buruh. Namun juga seluruh masyarakat Indonesia.
"Karena ini demi kepentingan kita bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah memberikan vaksin gratis ke buruh," pungkasnya.(*)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga



Trump "Memaki" Netanyahu Via Telepon Setelah Israel Kembali Serang Lebanon
2 Juni 2026 pukul 13.46

Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.
